Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak pekerja untuk diikut sertakan dalam program-progam BPJS ketenagakerjaan, serta bagaimana tanggungjawab perusahaan/pengusaha terhadap pekerja yang tidak diikut sertakan dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan. Dimana kepesertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan/pengusaha seperti yang dikutip dari UU No. 11 …
Penelitian ini berhubungan dengan studi hukum perdata membahas tentang tanggung jawab pihak pengangkut terhadap pengangkutan barang dengan menggunakan kontainer, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang akan dialami oleh Pihak yang memakai jasa pengangkut (kontainer), dimana permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana proses penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan…
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban se…
Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…
Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…
Di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 19 Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa ganti rugi dimaksud pada ayat (1) dapat be…
Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan d…
Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakuka…
Pencemaran laut menjadi masalah bersama bagi bangsa di dunia ini, Laut memiliki sifat yang dinamis mengikuti pergerakan arus laut, dan pencemaran laut dapat menyebar hingga menembus batas antar negara. Sifat pencemaran laut yang dinamis tersebut dapat menjadi masalah internasional. Konvensi hukum laut 1982 meminta setiap negara untuk melakukan upaya-upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengenda…