Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wer…

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah perkelahian antar anak di kecamatan werinama dalam kajian kriminologis. Pengertian kenakalan anak atau jusvenile delinquency kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang berisifat anti sosial. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah Mengapa anakanak di desa werinama sering melakukan perkelahian antar kelompok Jenis peneliti…

Koordinasi Fungsional Penyidik POLRI Dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraa…

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…

Penerapan Traditional Fishing Rights Nelayan Indonesia Di Wilayah Perairan Au…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…

Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…

Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…

Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat

Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Marga Masyarakat Hukum Adat Suku Woirata…

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…

Makanisme Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Anak

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras…

Berita Acara Pemeriksaan Dan Pemberkasan Pada Tingkat Penyidikan

Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.Proses pembuktian dimulai dari tahap penyidikan dengan dibuatnya Berita Acara Penyidikan (BAP) yang termasuk dalam isi berkas perkara. Kualitas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sangat menentukan proses persidangan yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ad…

Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahan…

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pembinaan adalah untuk meningkatkan wawasan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kemba…

Kajian Yuridis Tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melak…

Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlind…

Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi

Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh Transparency Internasional yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum di…

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1453 RUM p

Hambatan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai…

Penyidikan merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dituntut bekerja harus secara profesional, artinya dalam kurun waktu tertentu…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …