Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat Antara Desa Bebar Timur dan …

Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Atas Tanah Adat antara Desa Bebar Timur dan Desa Kumur Kabupaten Maluku Barat Daya. Upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang termuat dalam Pasal 18B Ayat (2) Undan…

Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalu Proses Hibah

Unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamri. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa ketika sipemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak milik nya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pem…

Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di DesaBatu M…

Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian da…

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Adat Hak Milik Kerabat Bagi Pembangunan Untuk Kep…

Kegiatan pembangunan selalu memerlukan lahan atau tanah, untuk menyediakan lahan maka perlu dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan harus diberi imbalan berupa ganti rugi dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya yang layak dan adil kepada pihak yang berhak melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan…

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.537 TAM k

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)

Masyarakat Maluku mengenal tanah dati sebagai tanah yang diberikan sebagai kompensasi kepada mata rumah yang melaksanakan tugas dati. Tanah dati dapat menjadi dati lenyap, jika tidak ada lagi keturunan sebagai ahli waris. Dati lenyap kemudian diambil alih oleh Pemerintah Negeri dan kemudian dapat diberikan kepada anak negeri lainnya yang pantas mendapatkannya untuk dikuasai dan dimiliki…

Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam …

Skripsi ini membahas tentang Bentuk Ideal Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Desa Lelingluan Dalam Kedudukan Sebagai Hak Empat Serangkai. Negara Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat/staats law), terhadap itu maka upayah melindungi hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah pasca reformasi dilakukan dengan berlandaskan pada pengakuan konstitusional Negara terhadap eks…

Keabsahan Jual Beli Tanah Petuanan di Kei Kecil

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan sebab tanah diyakini dapat menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi bahan mentah. Keabsahan jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat…

Kajian Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di De…

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, akibat dari proses pemberian/ hibah bersadarkan surat pelepasan hak yang dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengkleim bahwah objek/ tanah yang berikan/ dihibakan oleh salah satu pihak bukan merupakan miliknya yang mengakibatkan obj…

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Ohoi Ad Dan Ohoi Ohoiraut Di Kei Besar

Munculnya sengketa tanah merupakan awal keberatan tuntutan suatu kepemilikan hak atas tanah, dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut. Masyarakat Ohoi Ad dan Ohoi Ohoiraut tidak dapat menyelesaikannya karena masih mempertahankan kepentingan masing-masing. Hal ini yang menjadi kajian bagi memunculnya permasalahan : Penulisan tentang bagaimana penyelesaian sengketa tana…

Legalitas Sertifikat Hak Milik Di Atas Tanah Dati

Penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas tanah dati dikota Ambon provinsi Maluku kini menjadi masalah yang cukup serius karena banyak sekali tanah dati yang telah dijual atau dialihkan fungsinya menjadi tanah milik privat atau tanah perorangan tanpa melewati mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum adat yang berlaku di kota ambon atau Maluku pada u…

Kajian Yuridis Terhadap Status Hukum Tanah Eigendom Verponding Sebagai Tanah …

Berdasar Undang-Undang No. 1 tahun 1958 menegaskan bahwa tanah-tanah bekas tanah partikelir (Tanah Eigendom bercorak istimewa dan Eigendom biasa diatas 10 bouw) karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara, namun kenyatannya terdapat sengketa dalam penerapannya yaitu adanya klaim masyarakat adat atas tanah tersebut menjadi tanah adat.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah me…

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam menanggulangi tindak pidana di berbagai bidang, dalam hal ini menyangkut bidang pertanahan khususnya tindak pidana penyerobotan tanah, yang merupakan suatu tindak pidana khusus yang mana masih lemah akan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus . Untuk memecahkan masalah di atas, maka tipe penelitian yang dipakai adalah pe…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca K…

Konflik sosial di Kota Ambon mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bangunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bangunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bangunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati ba…

Kajian Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 118 / PDT. G / 2015 / P…

Penelitian ini mengkaji atas putusan pengadilan negeri ambon No. 118 / PDT. G / 2015 / PN. AB Terhadap sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1066 yang dalam isi putusannya menyatan bahwa “gugatan yang di ajukan oleh penggugat di batalkan atau tidak dapat di terimah karena bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak benar atau mengada-ngada, dan eksepsi oleh tergugat di terimah” sesuai …

Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Status Haknya Tidak Jelas

Masalah pertanahan terus-menerus ada dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan member…

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pembeli Dalam Perjanjian Jua…

Dalam melakukan suatu perjanjian jual beli, para pihak yang melakukan transaksi jual beli ini mempunyai perannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian jual beli ini mengatur tentang berbagai transaksi jual beli baik benda bergerak ataupun tidak bergerak seperti rumah, tanah d…

Status Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Lokal di Atas Tanah Adat di Maluku Tengah

Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanahtersebut tetapi dalam kenyataanya Status hak atas tanah masih menjadi masalah di Kecamatan Teon Nila Serua (selanjutnya disebut TNS) Kabupaten Maluku Tengah yang hingga kin…