Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Adat Desa Letwurung Kecamatan B…

Eksistensi masyarkat hukum adat di jamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian negara mengakui dan menghormat kesatuan masyarakat hukum adat termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan adat di dalamnya. Desa Letwurung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan Desa Adat dengan sistem perkawinan atau sistem kekerabata…

Peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Mengenai Wanp…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.471 DRA p

Wewenang Bupati Dalam Proses Pengangkatan Dan Pelantikan Raja Sebagai Kepala …

Pengangkatan Raja di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeri. Ketentuan Pasal 3 PERDA tersebut berbunyi : (1) Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri dengan gelar raja atau disebut dengan nama lain sesuai dengan adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat; (2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan h…

Status Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli Dalam Penyelenggaraan Pemerinta…

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…

Mutasi Pejabat Tinggi Pratama Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang mutasi pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Aparatur sipil Negara Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dan dilakukan studi kepustakaan dengan literatur yang berkaitan dengan mas…

Peran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terhadap Proses Pemilihan Raja Defin…

Negeri Suli yang berada dikawasan Maluku Tengah sebagai salah satu Negeri Adat memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda, bahwa selama masa pemerintahan Raja pertama sampai dengan Raja terkahir yang pernah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang kemudian dikukuhkan secara adat adalah mereka yang berasal dari soa bukan dari mata rumah parentah. Peraturan Daerah Kabupaten Maluk…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Tanggung Jawab Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Permasalahan Pemerintahan …

Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan k…

Pemerintahan Adat Negeri Seti Dalam Sistem Pemerintahan Desa

Pengaturan Desa di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana dalam Undang-Undang tersebut memberikan ruang kepada setiap Desa untuk mengatur Desanya sendiri berdasarkan asal usul Desa sesuai dengan karekter dan budaya Desa tersebut. Desa di Maluku disebut dengan Negeri yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang kemudian berdasarkan asal usul Negeri t…

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelakasanaan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri S…

Penelitian inimerupakan penelitian yuridis normatif,dengan menggunakanpendekatanperundang-undangan.Sumberbahanhukum yangdipergunakandalam penelitianiniberasaldaribahanhukum primer, bahanhukum sekunderdanbahanhukum tersier.Analisisbahanhukum yangdipergunakanadalahanalisiskualitatif,dengancaramengumpulkan sumberbahan hukum dan bahan hukum penunjang lain,kemudian diidentifikasi dan dikaji se…

Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota A…

Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis k…

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Menyediakan Sarana Tempat Sampah

Masalah sampah di daerah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia termasuk di kota Ambon. Sesuai subtansi permasalahan maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemda Kota Ambon belum melaksanakan tanggungjawab jawabnya dalam menyediakan sarana tempat sampah sehingga pada beberapa wilayah …

Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaedah-kaedah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Rangkap jabatan merupakan permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, tindakan tersebut terjadi pada lingkungan birok…

Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Raja Di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Sela…

Isu hukum yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Kajian Yuridis terhadap proses pemilihan raja di Negeri Naku?. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan Raja di Negeri Naku dilakukan sebagai akibat dari Negeri Naku memiliki lebih dari satu marga perintah dalam satu matarumah perintah. Hal…

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …

Tanggung Jawab Pemerintah Negri Boano Utara Dalam Rangka Menjaga Kawasan Kons…

Wilayah pesisir Indonesia yang kaya dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama.Maluku telah menjadi markas besar ikan terbesar di dunia, namun sayangnnya belum dapat dikelola dengan baik sehingga ikan-ikan diperairan Maluku banyak dicuri dan dirusak habitatnya oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab serta kapal-ka…

PP Tentang Penyiaran

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 GRA p

Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 Kitab 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-472-7

Deskripsi Fisik

xxi, 673 hlm.:21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.140 26 KAN u

Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 Kitab 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-471-9

Deskripsi Fisik

xxi; 709 hlm. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.140 26 KAN k

Himpunan Peraturan Dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 FOK p