Eksistensi PTUN Dalam Reformasi Birokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99545-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 YAD e

Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan Y…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98111-2-4

Deskripsi Fisik

xvi. 218 hal. 14 x 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.01 KUR p

Pengaruh Disiplin Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…

Keasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon dalam meningkatkan kelancaran pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai, melihat pada kedisiplinan kerja pegawai mengenai hari kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja normatif adalah sejumlah wakt…

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Ind…

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat …

Tanggung Jawab Negara Filipina Atas Kejahatan Transnasional Yang Dilakukan Ol…

Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…

Implikasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berkewarga Neg…

Hukuman mati terhadap warga negara asing di Indonesia dalam kasus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), menjadi diskursus yang menarik perhatian, bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga publik di luar negeri. Bagi aktivis HAM, dan masyarakat internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan sehingga harus dihapuskan. Sementara dalam sistem hukum…

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…

Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…

Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96941-3-2

Deskripsi Fisik

xviii + 55 hlm,; 17 x 11 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ANH m

Ilmu Negara (Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangannya)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-095-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 BAS i

Pengambilan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sehingga meni…

Unsur Kerugian Negara Dana Alokasi Umum Pengadaan Grand Desain Master Plan E-…

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Selain itu, dampak tindak pidana korupsi selama ini juga telah menghambat kelangsungan pembangunan nasional kususnya bagi rak…

Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pasc…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana penerapan unsur dapat merugikan keuangan Negara Atau perekonomian Negara pasca dikeluarkannya putusan MK No.25/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengahapuskan kata “dapat” pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dari rumusan delik formil menjadi delik materiil, pembuktian kerugian negara yan…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…

Kajian Yuridis Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Penuntut Umum …

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka penanganannya dilakukan dengan luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan sarana penal untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tujuannya untuk menjerat pelaku dan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam menghitung kerugian keuangan terkadang jaksa penuntut umum mempergunaka…

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomo…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menganalisis tentang Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor 531 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Tertanggal 29 Desember 2017 berdasarkan dengan syar…

Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Kerugian Negara Dari Perspektif Tindak Pida…

Tidak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan ialah kedua hal yang berbeda pada dasarnya karena diatur dalam Undang Undang yang berbeda tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana pajak diatur dalam Undang Undang Perpajakan delik pajak dan delik korupsi juga berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analit…

Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penetapan Kerugian Negara Dalam Tindak Pid…

Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…

Kualifikasi Perbuatan Penghinaan Lambang Negara (Kajian Dari Undang-Undang No…

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Begitu pula dalam hal mengemukakan pendapat di muka umum, tetap harus melalui prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaa…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbudakan Warga Negara Asing Di Benjina Kabup…

Maraknya praktek perbudakan sebelum perang dunia ke II menjadikan dasar pembentukan norma hukum internasional melalui praktek negara-negara yang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka melarang praktek perbudakan. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara bersepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Univers…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Sebagai Korban Kerja Paksa Di Tinjau Dari…

Pengaturan perlindungan hukum terhadap Anak sebagai korban kerja paksa masih banyak terjadi. Anak bekerja dengan mendapat perlakuan buruk adalah hal yang tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum dan pengaturan hukum ketenagakerjaan, dimensi hubungannya tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang, dan sesudah masa kerja, tetapi pada setiap mendapatkan pekerjaan d…