Implementasi Hukum Humaniter Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.136 RIT i

Kewenangan Pengujian Konflik Norma Dalam Undang-Undang

Jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan apabila dalam kenyataannya muncul penemuan konflik norma dari model pengujian produk hukum dari Undang-Undang berikut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat (3) “ putusan me…

Efektifitas PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Konflik Israel Palestina

Sejak berdirinya Negara Israel di bumi Palestina pada tahun 1948, berdasarkan rekomendasi resolusi no 181 Majelis Umum (General Asembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1947 tentang pemecahan Palestina menjadi dua negara: Arab dan Israel, melahirkan peperangan dan pembantaian massal antara Israel dan negara Arab beserta negara tetangganya. Konflik Israel-Palestina pada awalnya memang tent…

Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dan Dampaknya Bagi Penyelesaian Konfli…

Dewasa ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dianggap sebagai organisasi yang terluas dan terlengkap, karena memiliki organorgan dan badan-badan yang lengkap untuk mencapai perdamaian dan keamanan dunia. Walaupun demikian, salah satu organ PBB yakni Dewan Keamanan sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan dunia dengan lima anggota tetapnya yakni Rusia, RRC, Inggr…

Penerapan Asas Perikemanusiaan Terhadap Perlindungan Korban Sipil Dalam Konfl…

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya perlakuan yang tidak baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terhadap korban sipil yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam konflik bersenjata. Korban sipil yang dimaksud adalah penduduk atau orang sipil dan kombatan yang jatuh ke tangan musuh. Banyak dari korban sipil tersebut yang diperlakukan secara tidak manusiawi denga…

Perlindungan Terhadap Relawan Kemanusiaan Di Wilayah Konflik Bersenjata Menur…

Hukum perang atau hukum humaniter internasional merupakan sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam hal kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan musuh yang boleh digunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik bersenjata. Seandainya tidak ada kaidah hukum humaniter, kebiadaban dan kebrutalan perang tidak dapat d…

Eksistensi Lambang Kemanusiaan Dalam Suatu Konflik Bersenjata

Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan dengan negara lain atau pertentangan antar kelompok dalam negara sendiri yang mengarah pada pembunuhan dalam jumlah yang besar.Untuk mencapai suatu kemenangan negara yang bertikai menghalalkan segala cara demi tercapainya hal tersebut. Salah satunya adanya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan-penyimpangan yang dila…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penyanderaan Wartawan Sipil Di Wila…

Wartawan sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi yang terjadi dalam konflik secara langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Merek…

Kejahatan Dan Pengadilan Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-72748-5-3

Deskripsi Fisik

xlvi + 534 hal.; 15.5 x 230 mm

Judul Seri

-

No. Panggil

341.5 NAT k