Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap WNI Di Wilayah Konflik

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Pada saat ini banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik seperti di Suriah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan Hukum Internasional terhadap tanggung jawab neg…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …

Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Negara Yang Terlibat Terorisme…

Setiap hak perlindungan warga negara dengan sendirinya bertimbal balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin agar semua hak dan kebebasan warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik- baiknya. Peran negara sangat dibutuhkan dan bahkan wajib untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak warga negara. Sejumlah peraturan perundang-…

Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 AGU d

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-210-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS i

Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-229-104-6

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 WAH h

Hukum Tata Pemerintahan

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-7985-93-3

Deskripsi Fisik

xvi, 322 hlm., 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ILM h

Negara Paripurna : Historis, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-22-6947-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349 LAT n

Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-7985-41-4

Deskripsi Fisik

xiv, 362 hlm. ; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.03 KAR p

Eksistensi PTUN Dalam Reformasi Birokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-99545-2-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 YAD e

Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik : Perspektif Politik Kesejahteraan Y…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-98111-2-4

Deskripsi Fisik

xvi. 218 hal. 14 x 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.01 KUR p

Pengaruh Disiplin Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…

Keasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon dalam meningkatkan kelancaran pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai, melihat pada kedisiplinan kerja pegawai mengenai hari kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja normatif adalah sejumlah wakt…

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Ind…

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat …

Tanggung Jawab Negara Filipina Atas Kejahatan Transnasional Yang Dilakukan Ol…

Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yaitu kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah perbatasan. Tindakan aksi terror tersebut dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf pada wilayah perbatasan seperti pada kasus penyanderaan terhadap 5 (lima ) nelayan…

Implikasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berkewarga Neg…

Hukuman mati terhadap warga negara asing di Indonesia dalam kasus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), menjadi diskursus yang menarik perhatian, bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga publik di luar negeri. Bagi aktivis HAM, dan masyarakat internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan sehingga harus dihapuskan. Sementara dalam sistem hukum…

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…

Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…

Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96941-3-2

Deskripsi Fisik

xviii + 55 hlm,; 17 x 11 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ANH m

Ilmu Negara (Pengantar, Metode Dan Sejarah Perkembangannya)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-095-3

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 BAS i

Pengambilan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sehingga meni…