Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang T…
Penelitian in bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan dan perlindungan hak anak korban kekerasan dalam pengasuhan orang tua/wali serta menganalisa dampak kekerasan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua/wali. Adapun penelitian in bersifat yuridis normatif, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1548 RET p
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kesaksian yang Meringankan Dalam Tindak Pid…
Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1547 MUH p
Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana
Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidk berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyitaan yang dikarenakan adalah suatu upaya paksa, maka menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP, Penyitaan hanya dapat di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1545 PAR p
Peluasan Tindak Pidana Perzinahan (Perluasan Kebijakan Hukum Pidana)
Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1544 WAL p
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan…
Perdagangan orang di Indonesia beberapa waktu ini semakin marak terjadi, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan orang yang sangat menonjol terjadi adalah perdagangan anak dan perempuan yang dikaitkan dengan industri seksual, Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melangar hak asasi manusia. Tujuan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1539 NEY k
Pertanggungjawaban Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rum…
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1535 SOS p
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelangaran Lalu Lintas di atas Jembatan Mera…
Skripsi ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di atas Jembatan Merah Putih di Kota Ambon berdasarkan Pasal 287 ayat (2),310,311,312 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lntas dan Angkutan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Lalu Lintas di atas Jembatan Merah Putih dan upaya apa s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1534 HAB p
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …
Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1530 MAN p
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narko…
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1528 LAW p
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana …
Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1527 DJO p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara