Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidik…

Pengembalian kerugian keuangan negara adalah tujuan utama penegakan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut hingga tuntas. Tujuan penanganan perkara tindak pidana korupsi tentunya ialah menangani perkara tipikor tersebut, selain itu juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Penanga…

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Legalitas Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (S…

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yaitu hukum normati. Penelitian hukum normatif di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Saat ini semakin banyak kasus tindak pidana yang sangat rumit untuk di ungkap, tidak jarang berakhir dengan penutupan kasus. Hal ini di karenakan pelaku menghilangkan jejak dengan …

Penanganan Tindak Pidana Tentang Perikanan (Illegal Fishing) Oleh Direktorat …

Illegal Fishing merupakan proses menangkap ikan atau segala kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Fakta yang sampai sekarang masih terjadi tindakan illegal fishing yang dilakukan dengan berbagai cara demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Contohnya Di perairan Maluku, selama periode tahun 2020-2022 setidaknya telah terjadi 2 kali tindakan illegal fishing, kedua kas…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhada…

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, pada lingkup keluarga atau r…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pem…

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanga…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Legalitas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Perkara…

Hasil audit kerugian negara merupakan alat bukti utama dalam tindak pidana korupsi maka yang berwenang menetapkan unsur kerugian negara itu harus lembaga yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena jika hasil audit kerugian negara yang ditetapkan untuk dijadikan alat bukti oleh lembaga yang tidak berwenang maka akan berdampak terhadap kekuatan alat bukti tersebut dal…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putus…

Pencabulan adalah suatu perbuatan pelanggaran seksual terhadap kesusilaan. Kitab UndangUndang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat sangat memperhatinkan, Sudah selayaknya memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan s…

Efektivitas Pidana Mati Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indon…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan. Sanksi Pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 114 undang-undang Nomor 35 …

Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…

Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…

Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Of…

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…

Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…

Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Da…

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar perintah, dan apa bila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan itu, maka terdapat tindak pidana yang berhubungan dengan tidakan perkosaan serta penganiyaan terhadap seorang siswi SMA yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan ini sudah tentu tidak seara…

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…