Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KU…

Hubungan antara manusia di era moderen dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kehidupan bermasyarakat yang sering kali melibatkn perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian yang dapat di pertanggungjawabkan kedua pihak yang terlibat contonya adalah perjanjian kerja sama dalam melakukan kerja sama dalam usaha dalam bidang perikanan, yang dimana salah satunya (kreditur) meminjamk…

Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/…

Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Perdata

Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan kontrak. Sebagai bagian dari perjanjian, perjanjian kerja sama bisnis harus memenuhi persyaratan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Salah satu keberhasilan pengusaha adalah pengembangan usaha melalui sistem waralaba, yang diken…

Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…

Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-233-3

Deskripsi Fisik

296 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.070 26 SUB k

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Se Dunia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 GAU u

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8767-19-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 SOI k

Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96055-2-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 PUT a

Hukum Agraria Kajian Komprehensif

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-8730-98-3

Deskripsi Fisik

xiv, 426 hlm., 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SAN a

Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-102-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 SUT h

Hukum Perdata Indonesia

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

978-602-0895-31-4

Deskripsi Fisik

xiv, 384 hlm., 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SIM h

Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3421-72-X

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 HAR h

Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.09 GAU h

Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…

Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…

Tanggung Jawab Perdata PT. Nusa Ina Group Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup…

Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Nusa Ina Group dengan modus bahwa akan membuka perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan perusakan terhadap lingkungan hidup pada masyarakat Seram Utara. PT. Nusa Ina Group tersebut, sudah beroperasi dari Tahun 2006 sampai sekarang melakukan penebangan hutan untuk mengumpulkan kayu gelondongan ratusan ribu kubik akibatnya, masyarakat sekitar te…

Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari KUH Perdata

Penulisan ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan yang sering dialami oleh pasangan suami istri dimana setelah beberapa tahun menikah tetapi tidak dikarunia anak, namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masalah ini ternyata dapat diatasi, yaitu dengan jalan sewa rahim (surrogate mother) sehingga membawa konsekuensi hukum terutama yang berkaitan dengan masalah kedudukan a…

Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Paten Secara Pewaris Kepada Ahli Waris Menuru…

Paten merupakan hak milik oleh karena itu bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada inventor (penemu) atau pemilik/ pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk mela…

Kajian Hukum Tentang Jual Beli Dusun Pusaka Tetanaman Di Humlolin Waeturen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.442 TAS k