Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asimetris Persprektif Hukum Humaniter

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…

Peran Pemerintah Kota Ambon Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah …

Data dari lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Ambon menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagimana data yang ditemukan Komis…

Studi Tentang Modus Operandi Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

Masalah Peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkotika. Hal ini memunculkan m…

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…

Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…

Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Pada Pengadilan…

Perkembangan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Modus operandi kejahatan dalam bank yang terjadi ini pada kenyataannya terlalu bervariasi dan diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana modus operandi tinda…

Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer

Kehidupan militer di tengah-tengah masyarakat membuat seringkali terjadi konflik antara oknum anggota militer dengan masyarakat sipil yang berdampak pada masalah hukum, sehingga dalam upaya untuk menegakan hukum, maka masyarakat sipil yang menjadi korban melakukan upaya hukum dengan mengaduhkan oknum anggota militer yang bersangkutan kepada instansi militernya, akan tetapi pada kenyataanya pros…

Peranan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Maluku Dalam Pengawasan Dan Pemer…

Pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah yang disingkat menjadi Itwasda dalam menjalankan wewenangnya melakukan pengawasan secara fungsional. Dalam konteks ini, mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anggota kepolisian, yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin Polri sekaligus sebagai tolak ukur kenetralan dari independensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh It…

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota…

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Pencurian pun dilakukan dengan bermacam cara. Modus operandi merupakan teknik atau cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, tugas dari masing-masin…

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Locking Sistem Pada Ponsel Bundling Sebagai K…

Sejalan dengan perkembangan teknologi, fakta membuktikan bahwa ada teknologi yang mampu melakukan pengrusakan atas ponsel-ponsel bundling sehingga ponsel-ponsel tersebut menjadi bebas digunakan pada berbagai macam kartu dari operator lain yang bukan ditetapkan oleh pihak yang menjual secara bundling. Dalam prespektif hak cipta, ide dasar hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manus…

Implementasi Hukum Humaniter Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.136 RIT i

Kedudukan Hukum Humaniter Dalam Menghadapi Perang Asimetris

Hukum Humaniter memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada…

Strategi Serta Peran Hakim Dalam Mediasi Telekonferensi

Dalam persidangan perkara perdata terdapat upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk saat ini, pengaturan teknis dari Pasal 130 HIR/154 RBg diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perdamaian itu se…

Kajian Yuridis Terhadap Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Penyelama…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diketahui salah satu tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah melaksanakan penanganan bank gagal. Berkaitan dengan penanganan bank gagal, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah melakukan rekonsiliasi dalam bentuk penyertaan modal dalam upaya penyelematan bank gagal. Tugas …

Pengaturan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam

Pengaturan tawanan perang merupakan hal yang sering terjadi ketika adanya sebuah peperangan, di dalam agama Islam juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam memperlakukan tawanan perang Islam memiliki peraturan dan ketentuan dalam memperlakukannya, dan semua itu tercantum dalam syariat Islam, baik berdasarkana pada ajaran-ajaran Islam, Al-Quran ataupun hadits. Beberapa kasus mengenai penyik…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah …

BPD pada hakikatnya adalah apirasi dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, progam Desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai control dalam dir…

Mekanisme Penegakan Hukum Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter

Persoalan tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan perang sangat berkaitan erat dengan hukum Humaniter, ketentuan hukum humaniter dimaksud telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I, II, 1977 dan III 2005. Namun dalam tatanan penegakan hukumnya belum maksimal. Oleh karena itu, maka akan dikaji tentang mekanisme penegakan hukum kejahatan peran…

Peranan Perwakilan Konsuler Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dalam melakukan kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, namun tak jarang hal ini justru menjadi bumerang bagi para TKI yang ada di luar negeri, adanya tindakan kekerasan yang…

Peran Asean Dalam Pemberantasan Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Transnas…

Persoalan yang bersifat transnasional seperti terorisme telah memberikan tantangan bagi negara anggota ASEAN dalam mempertahankan peran sentral negara. Terorisme telah menjadi ancaman paling serius bagi kemanusiaan dan peradaban serta membawa dampak sangat besar di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tingkat regional, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menghadapi tantanga…

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…