Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 47 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Akibat Hukum"
Hal. Awal Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Judul Pe…
Komentar Bagikan
Niklas Salasiwa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.566 SAL a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Dampak Perubahan Iklim Terhadap Negara-Negara Berdataran Rendah Dan Akibat Hu…
Komentar Bagikan
Fahran Fesanrey

Perubahan iklim merupakan hal yang menjadi kecemasan masyarakat baik nasional maupun internasional, mengingat dampak-dampaknya terlihat secara nyata seperti meningkatnya suhu bumi dan laut, serta mencairnya bukit es. Negara-negara kepulauan kecil adalah pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan kejadian-kejadian ekstrim. Ini merupakan akibat dan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.442 FES d
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan Hak Anak Terl…
Komentar Bagikan
Silvia Y Puru

Identitas diri seseorang harus diberikan sejak ia lahir, hal ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memiliki identitas merupakan Hak Asasi Manusia maka Negara, Pemerintah dan masyarakat harus menjunjung dan menghormatinya seperti menetapkan aturan atau kebijakan guna melin…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.562 PUR t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam
Komentar Bagikan
Nadila S Umakaapa

Perkawinan adalah naluri manusia semenjak adanya manusia itu sendiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melaksanakan hubungan biologis dalam berkeluarga. Dalam perkawinan merupakan suatu kepastian terjalinnya hubungan antar dua pihak, yang kita kenal dengan sebutan hubungan hukum, dimana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban, sehingga muncul hukum objektif yang mengaturnya yang di…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.942 UMA a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu
Komentar Bagikan
Aulia S Muhammad

Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.924 MUH t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 …
Komentar Bagikan
Achmad F Hehanussa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perppu didefinisikan sebagai undang-undang yang sebagian besar harus ditulis dalam undang-undang, tetapi digunakan sebagai peraturan pemerintah karena kebutuhan mendesak. Undang-undang/perppu berada pada urutan ketiga dalam hierarki undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.544 HEH k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengaturan Obyek Pajak Restoran Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 T…
Komentar Bagikan
Febry Loupatty

Perkembangan proses bisnis pajak di daerah harus diatur dalam pengaturan pelaksanaan perpajakan yang jelas guna menghindari terjadinya mis interpretasi di lapangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperjelas pengaturan obyek pajak restoran di daerah. Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul ialah sampa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.541 LOU p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan…
Komentar Bagikan
Hendra Belseran

Skripsi ini membahas tentang pengaturan jual beli tanah menurut hukum adat dan akibat hukum jual beli hak atas tanah adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Kepala Desa. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah persoalan atas tanah adat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah terjadinya jual beli tanah adat yang diklaim hak kepemi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.898 BEL a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Kekayaan Laut dan Akibat Hukumnya Men…
Komentar Bagikan
Wahyuni Thovyan

Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.431 THO p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Penyedia Jasa Catering Dalam Pengadaan Makanan Bagi Siswa SMA …
Komentar Bagikan
Meisye P Huwae

Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.894 HUW t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ol…
Komentar Bagikan
Ade S W Artafella

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. SPDP dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor/Korban, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Apabila dalam waktu 60 hari penyidik belum tindaklanjuti dengan p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1670 ART a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…
Komentar Bagikan
Veren M Rinsampessy

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.403 RIN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku
Komentar Bagikan
Yusran Bessy

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.512 BES k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…
Komentar Bagikan
Yunita S Facey

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.510 FAC k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah
Komentar Bagikan
Ema Waliana

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.485 WAL a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak
Komentar Bagikan
Zulvira Z Bairatniss

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.810 BAI a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter
Komentar Bagikan
Medelen Wetamsair

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari peneli…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.303 WET p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Akibat Kerugiaan Yang Dialami Konsumen Bukalapak
Komentar Bagikan
Willem D de Keyzer

Pembelian secara online sangat membantu konsumen yang membeli barang dengan menggunakan handphone tanpa harus pergi ketempat pelaku usaha. Dengan adanya marketplace secara online memudahkan pelaku usaha menjual barang dan jasa kepada konsumen. Di dalam Proses terjadinya perjanjian jual beli secara online antara pelaku usaha dengan konsumen seringkali terjadi wanprestasi atau ingkar janj…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.780 KEY t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…
Komentar Bagikan
Abnu F Mesfer

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.777 MES a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…
Komentar Bagikan
Hermanus M Tukly

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.754 TUK k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?