Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti Berdasarkan (Putusan Nomor 11…

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan Menganalisis Penggunaan Persetujuan Tindakan Kedokteran Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. 2).Untuk Mengetahui dan Menganalisis FaktorFaktor yang mempengaruhi Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti Berdasarkan (Putusan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Bjm). 3). Sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar…

Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …

Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Perceraian Menurut Hukum Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian anak menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Klis, sehingga tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, perlidungan dan pendidik anak tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembagian harta bersama pada masyarakat adat desa Klis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh u…

Implikasi Pasal 5 UU NO 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Kedaulatan …

Kedaulatan merupakan suatu syarat sah berdirinya sebuah negara dan tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain. Kedaulatan tidak hanya terbatas pada daratan saja, tetapi di dalamnya termasuk juga ruang udara serta lautan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Ruang udara merupakan bagian wilayah negara yang terletak di atas permukaan w…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbatasan Udara Dan Maritim Antara Malaysia …

Sengketa perbatasan antar negara merupakan ancaman yang nyata bagi keamanan dan perdamaian, bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi perdamaian internasional. Salah satu sengketa mengenai batas-batas wilayah negara adalah yang terjadi antara Malaysia dan Singapura yang memperdebatkan batas udara dan batas maritim. Malaysia tidak setuju dengan Singapura yang menerapkan aturan baru…

Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter

Penggunaan pesawat tanpa awak (drone) dalam konflik bersenjata marak terjadi saat ini. Pro kontra terhadap penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata masih sering bermunculan hingga saat ini. Disatu sisi, keberadaan pesawat tanpa awak sebaiknya dilarang untuk digunakan dalam kondisi apapun mengingat akuransi penggunaanya disaat konflik masih dipertanyakan. Tujuan dari peneli…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Pengaturan Private Military Contractors (PMCs) Dalam Perang Unconventional Da…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.300 JOH p

Tanggung Jawab Individu Dalam Perspaktif Hukum Internasional Dan Penerapannya…

Individu merupakan subyek hukum yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab di depan pengadilan hukum internasional atas tindak pelanggaran HAM berupa kejahatan perang yang telah di perbuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Bagaimana Tanggung jawab Individu Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meng…

Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…

Kajian Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Dengan Istri Kedua Tanpa Izin Dar…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.795 RUM k

Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Seabagai Penjabat Kepala Pemerintah Neg…

Tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri di dua Negeri yang berbeda tanpa memperhatikan Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan perbedaan pendapat pada pemerintah daerah dan Negeri adat. Adapun Tujuan Dari Penilitian Ini untuk menganalisa tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Kepa…

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD (Cash On Delivery

Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap kurir yang merupakan p…

Putusan Mahkamah Partai Terhadap Putusan Mahkamah Agung

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik dan perselisihan secara internal yang terjadi dalam partai. Pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga namun pada penyelasaiannya diberikan satu …

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Vaksinasi Co…

Secara konstitusional telah diatur di dalam pasal 28A UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memperthanankan hidup dan penghidupannya”. Perlindungan hokum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia seta terhadap hak asasi manusia dibidang hokum. Saat ini pemerintah melakukan program pelaksanaan wajib aksin kepada masyarakat, kemudi…

Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalu Proses Hibah

Unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamri. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa ketika sipemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak milik nya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pem…

Pelanggaran Kedaulatan Negara Irak Dalam Konflik Bersenjata Antara Amerika Se…

Negara menjadi subjek hukum par Excellence dalam hukum internasional adalah karena negara memiliki kedaulatan (sovereignty). Begitu pentingnya makna kedaulatan negara dalam relasi antar negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang menghimpun negaranegara berdaulat sebagai anggotanya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB disebutkan bahwa : “The organi…

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid 19

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.792 MOE p