Ditapis dengan
Wewenang Penggunaan Aset Desa Dalam Bentuk Rumah Kepala Desa Oleh Mantan Kepa…
Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mimiliki puncuk pimpinan yang disebut Kepala Desa yang kewenangannya diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, hal ini tentunya tidak dilepas pisahkan dari …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.491 SAN w
Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…
Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1601 HAB e
Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pen…
Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1600 MAL a
Tanggung Jawab Panitia Adjudikasi Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dalam Kai…
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, maka pendaftaran tanah perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan un…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.848 TUH t
Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…
Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1599 ELI p
Kajian Yuridis Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Ganda Dalam Kasu…
Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) merupakan salah satu proses hukum yang berkaitan dengan administratif dalam memberikan kewenangan kepada para penyidik untuk dapat melakukan penyidikan. Dasar hukum yang mengatur mengenai Sprindik terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Realita yang terjadi terdapat surat perintah penyidikan ganda …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1598 RIR k
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimalnya adalah 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Akan tetapi dalam kasus Faradibah Jusuf dan rekan-rekannya, terdapat salah satu terdakwa atas nama SorayaPelu melakukan tind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1597 TAL p
Bentuk Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM Terhadap Tawanan Perang Menurut Huk…
Konflik Suriah dilatarbelakangi oleh peristiwa Kebangkitan Dunia Arab (Arab Spring), yang terkait aksi demonstrasi dan perlawanan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang berkuasa di negara-negara kawasan tersebut. Di Suriah sejak rezim Presiden Hafiz al-Assad pada Tahun 1971 berkuasa cenderung menggunakan kekerasan untuk meredam demonstrasi denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.353 NIR b
Aturan Wajib Bagi Konsumen Menjadi Anggota Happy Kiddy Ditinjau Dari Hukum Pe…
Perlindungan konsumen ialah bagian yang tak terpisahkan dari akvititas bisnis yang sehat. Penerapan klausula baku untuk melindungi konsumen diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 huruf (a) dan (b) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, penerapan klausula baku dan kewajiban menggunakan kartu anggota Happy Kiddy dalam bertransaksi pada wahana bermain anak-anak ol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.847 HAK a
Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari UU No. 10 …
Kota Tual sebagai suatu daerah otonom yang memiliki potensi pariwisata daerah saat ini belum dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah serta perangkat daerah dalam hal ini dinas pariwisata. Alasan utama belum dikelolanya destinasi pariwisata di Kota Tual karena belum disahkannya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) sebagai pedoman pengelolaan pariwisata. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.490 REN k
Urgensi Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Pada Kawasan Regional
Air Defense Identification Zone (ADIZ) merupakan zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, yang mana zona ini menurut kebiasaan internasional pada umumnya terbentang mulai dari wilayah territorial suatu negara hingga mencapai ruang udara diatas laut bebas yang berbatasan dengan negara. Kedaulatan menjadi salah satu hal penting yang perlu dijaga …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.352 AST u
Tinjauan Yuridis Terhadap pemulihan Nama Baik Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas
Rehabilitasi pemulihan nama baik seorang terdakwa yang diputus bebas merupkan hak yang wajib diperoleh setiap terdakwa. sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 1 ayat 23 yg mendefinisikan rehabilitasi tersebut. “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1596 ARJ t
Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…
Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.351 YUS i
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan
Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan, dengan adanya putusan tersebut negara menjamin pemenuhan hak-hak konstitusionalnya namun dalam penerapannya hingga saat ini masih terdapat tindakan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan. Dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD NRI 1945. Masalah dari penulisan ini ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.489 IFT t
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Penimbun Minyak Goreng Bersub…
Saat ini, kebanyakan minyak goreng yang beredar cenderung dipatok dengan harga lama atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah beberapa waktu lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Brigjen Ahmad Ramadhan pernah menjelaskan, pelaku usaha yang terbukti menimbun minyak goreng terancam pidana penjara dan denda. Penimbun minyak goreng dapat dikenai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1595 TAW p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme
Dalam pasal 281 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi dalam ayat (1) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan ayat (2) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1594 JAR p
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…
Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1593 TAS p
Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…
Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.350 SOP p
Tanggung Jawab Dealer Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Jual Beli Sepeda Motor …
Konsumen pada umumnya tidak mengetahui bagian-bagian motor, sehingga bisa saja pelaku usaha sudah mengetahui adanya catat tersebunyi pada motor tersebut dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi terutama dalam pembelian sepeda motor maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen sebagai pembeli sepeda motor dengan pemberian garansi yang sesuai denga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.846 BAC t
Perdagangan Satwa Liar Ditinjau dari Convention on International Trade in End…
Penyelundupan, perdagangan, dan pencurian satwa liar yang dilindungi mengalami peningkatan cukup tinggi, seperi orang utan, harimau, primata, dan berbagai jenis satwa liar lainnya. Tercatat sejak tahun 2014 ada 14 kasus sampai pada tahun 2016 kasus meningkat menjadi 25 kasus perdagangan satwa liar yang diperdagangkan secara ilegal. Hal tersebut akan menimbulkan dampak semakin kurangny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.349 RAM p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara