Ditapis dengan
Tanggung Jawab Pengangkut Transportasi Kapal Laut dalam Menyediakan Fasilitas…
Pengangkutan laut merupakan jasa transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, karena terdapat pulau-pulau yang hanya dapat dihubungkan dengan transportasi laut. Namun dalam penyelenggaraan pelayaran, pelaksanaan hubungan tanggung jawab pengangkut dengan penumpang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi penumpang yang menimbulkan masalah hukum, khususnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.510 SIL t
Pembatalan Keputusan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Cacat Hukum
Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum dalam penerbitannya sudah tentu haruslah dibatalkan karena demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana yang diamanatakan didalam PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Proses Pembatalan Hak Atas Tanah Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi Dalam Penerbitanya. Adapun metode penelitian yang d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.509 WAE p
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Kepailitan Yang Diajukan Debitur
Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 27/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Putusan Kasasi Nomor 21 K/N/2010 jo Nomor 19 PK/N/2010 tanggal 21 April 2010) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas kepailitan yang diajukan debitur dan bagaimana penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.508 MUH p
Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil P…
Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan khususnya di kabupaten maluku tengah belum optimal sehingga penulis melakukan penelitian pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil di kabupaten maluku tengah. Kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan. Ketiga, mengetahui perlindungan hu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.505 OHO p
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Produk Pascabayar (Kartu Halo)
Pengguna layanan pascabayar banyak mengalami kerugian, diantaranya pernah terjadi kasus kerugian yang diakibatkan melunjaknya tagihan bulanan dengan pemakaian bulanan yang sama sesuai dengan apa yang disepakati, dan perubahan skema tarif secara sepihak oleh provider, serta kesalahan dari pihak provider dalam menyampaikan informasi mengenai ketentuan layanan pascabayar, hal ini terjadi pada peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.503 KAR p
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Apoteker Yang Lalai Dalam Meracik Obat
Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kepada dokter terhad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.502 SIL p
Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Antai Desa Kokwari Kecam…
Masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat desa Letwurung (saat ini) adalah orang Asing (Pendatang) yang mendapatkan tanah ulayat sebagai lahan perkebunan dari masyarakat Adat Antai Desa Kokwari, namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari masyarakat hukum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.501 ANA b
Tinjauan Yuridis Penyempurnaan Invensi Atas Penolakan Paten
Penolakan Paten Terkait Dengan Penyempurnaan Invensi memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Berdasarkan peraturan yang diatur oleh UU Paten pihak yang memohonkan paten disebut sebagai Pemohon dan di mohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM, dalam putusan penolakan, apabila pihak pemohon merasa keb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.500 MAI t
Kajian Yuridis Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh PT. Sama Subur Sejati Ter…
Berdasarkan surat perjanjian kontrak lokasi tanah pada Pasal 3 yang berbunyi “Besar biaya kontrak sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dengan asumsi bahwa besar kontrak 1 (satu) tahun sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”. Pada tanggal 03 Agustus 2013 di Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi kesepakatan dalam perjanji…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.499 IDR k
Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Teknologi Informasi Dalam Hal Penyeb…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana melakukuan perlindungan hukum bagi pengguna jasa atas penyebaran berita tidak benar dan tidak jujur di media sosial. Beberapa peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur menyangkut hak-hak konsumen dan perlindungan terhadap konsumen selaku pengguna jasa dalam menggunakan media elektronik. Namun, dalam perkembangan inf…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.498 LAI p
Efektivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pangan Impor Oleh Balai POM …
Pada era perdagangan bebas, Balai POM dihadapkan pada tantangan masuknya produk pangan impor ke daerah dengan persoalan seperti, tanpa pencantuman tanda khusus kandungan bahan pada label kemasan, yang merupakan kejelasan informasi produk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan produk impor ke wilayah Indonesia oleh para Importir harus sesuai dengan ketentuan perundang-unda…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.497 SIR e
Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Obat Yang Tidak Berlabel Halal
Konsumen dalam mengkonsumi obat-obatan yang tidak berlabel halal sudah banyak di gunakan untuk kesehatan. Obat-obatan yang dikonsumsi di masyarakat, ada yang halal maupun tidak berlabel halal, sehingga perlindungan terhadap konsumen sangat dibutuhkan dalam mengkonsumsi obat-obatan untuk kebutuhan. Peredaran berbagai jenis obat-obatan semakin meningkat di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabay…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.496 RES p
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal
Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya kaum wanita yang selalu ingin tampil cantik. Keingian seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Saat ini banyak beredar kosmetik illegal yang tidak mencantumkan izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya di Kota Ambon. Didalam Undang-Undang Nomor…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.495 LUN t
Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Petani Pemulia Tanaman
Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Indonesia memiliki sumber daya hayati yang merupakan sumber plasma nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit varietas unggul masa depan yang sangat mendukung pembangunan sektor pertanian. Berkaitan dengan maraknya pembajakan varietas- varietas tanam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.494 REH p
Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Adat Desa Letwurung Kecamatan B…
Eksistensi masyarkat hukum adat di jamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian negara mengakui dan menghormat kesatuan masyarakat hukum adat termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan adat di dalamnya. Desa Letwurung merupakan salah satu Desa di Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan Desa Adat dengan sistem perkawinan atau sistem kekerabata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.491 BIL k
Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Wilayah Pesisir Atas Penggunaan P…
Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pantai, termasuk di dalamnya masyarakat negeri Latuhalat merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang bersumber dari pembuat kebijakan dan regulasi, yaitu pemerintah. Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.490 SAP p
Kajian Yuridis Terhadap Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Penyelama…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, diketahui salah satu tugas dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah melaksanakan penanganan bank gagal. Berkaitan dengan penanganan bank gagal, maka salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah melakukan rekonsiliasi dalam bentuk penyertaan modal dalam upaya penyelematan bank gagal. Tugas …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.489 FRE k
Pengaturan Tawanan Perang Berdasarkan Hukum Islam
Pengaturan tawanan perang merupakan hal yang sering terjadi ketika adanya sebuah peperangan, di dalam agama Islam juga mengatur tentang hal tersebut. Dalam memperlakukan tawanan perang Islam memiliki peraturan dan ketentuan dalam memperlakukannya, dan semua itu tercantum dalam syariat Islam, baik berdasarkana pada ajaran-ajaran Islam, Al-Quran ataupun hadits. Beberapa kasus mengenai penyik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.487 HAM p
Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati Di Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut …
Penulisan untuk meneliti tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati di Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyrakat terkhususnya perempuan mengenai hak atau kepemilikan atas tanah dati. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yakni…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.485 TAH k
Penyelesaian Sengketa Konsumen Apartemen Terhadap Penyalahgunaan Iklan Oleh P…
Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Oleh karenanya, banyak pelaku usaha dan/atau agen pemasaran apartemen menggunakan iklan sebagai sarana promosi, baik dalam bentuk brosur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.484 PAT p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara