Perlindungan Hukum Bagi konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Stan…

Untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hakhak konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebut, maka k…

Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…

Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …

Kajian Terhadap Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pengisian Jabatan Negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan suatu unsur terpenting dalam pelaksanaan organisasi kenegaraan. Hal ini didasari karena tanpa diisi oleh Pejabat Negara, maka fungsi-fungsi dari Jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan, maka berdasarkan pasal 201 UU No. 10…

Aspek Hukum Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum

Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum pidan…

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Order…

PT. Grab Indonesia bekerja sama dengan para mitra atau pengemudi untuk melakukan perjanjian kemitraan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi hubungan kemitraan. Namundala…

Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Persetubuhan Terhadap Anak …

Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suam…

Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pe…

Pengaturan tentang narkotika berdasarkan UU Narkotika, memiliki tujuan untuk menjamin kecukupannya guna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan serta mencegah penyelewengan narkotika, dan memberantas penyaluran narkoba secara ilegal. Petugas penegak hukum yang bertugas untuk kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah poliisi, jaksa, hakim, dan petugas dari L…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakan secara tegas mengenai…

Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Bagi Hasil) Kajian KU…

Hubungan antara manusia di era moderen dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara kehidupan bermasyarakat yang sering kali melibatkn perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian yang dapat di pertanggungjawabkan kedua pihak yang terlibat contonya adalah perjanjian kerja sama dalam melakukan kerja sama dalam usaha dalam bidang perikanan, yang dimana salah satunya (kreditur) meminjamk…

Perlindungan Konsumen Pelanggan IndiHome Terhadap Kebocoran Data Pribadi

Permasalahan terkait kebocoran data pribadi yang sudah banyak terjadi di Indonesia salah satunya kebocoran data pribadi pelanggan IndiHome yang di perjualbelikan pada situs internet yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang manusia. Melindungi hak-hak konsumen me…

Perlindungan Terhadap Debitur (Borrowers) Dalam Perjanjian Peer To Peer Lendi…

Seiring dengan berkembangnya teknologi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap gaya hidup bermasyarakat, berkat hadirnya teknologi masyarakat bisa melakukan berbagai macam kegiatan dengan cepat secara online menggunakan jaringan internet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya dengan adanya lembaga pembiayaan yang berada di luar jalur perbankan dengan menawarkan layan…

Perjanjian Flight Information Region Indonesia Singapura Berdasarkan Convensi…

Pada tahun 1946 pengendalian wilayah udara Indonesia di atas kepulauan Natuna dan Riau, oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) diserahkan kepada Singapura, hal ini dilandasi karena pada awal masa kemerdekaan, syarat fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia masih sangat sangat minim. Perkembangan selanjutnya, Indonesia-Singapura beberapa kali melakukan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Tanggung Jawab PT. Telkom Indonesia (Persero), Tbk Atas Layanan Jasa Indonesi…

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III KUHPerdata tentang Perikatan mengatur tentang hubungan perjanjian yang melibatkan antara satu pihak dan pihak lainnya agar mendapatkan suatu kepastian hukum atas kerugian yang akan dialami dikemudian hari, namun dalam kasus gangguan jaringan pada layanan Indihome PT. Telkom, mengalami gangguan internet p…

Implikasi Yuridis Penundaan Sidang Praperadilan Oleh Hakim

"Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan…

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.970 TET p

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Tinjauan Perjanjian Internasional Terhadap Kerja Sama Mikro (UMKM) ASEAN

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasannya dengan membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah bentuk intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tengg…