Ditapis dengan
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerin…
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pencegahan kehamilan usia dini. Kebijakan ini muncul karena tingginya angka pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, dari pe…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Anak Sekolah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dilihat dari persprektif Hukum Islam.
- No. Panggil
- SE.3034 BAL e1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunu…
Pertimbangan hukum hakim merupakan tahapan di mana majelis hakim menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagai dasar putusan yang mengandung nilai keadilan. Putusan hakim pada salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)
- No. Panggil
- SP.3061 NIS p1
PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…
Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982,
- No. Panggil
- SI.612 TIF i1
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putus…
Dalam perkara korupsi, dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif menempatkan pertimbangan hakim sebagai faktor utama untuk menjamin putusan yang adil dan efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan membahas pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, serta untuk menganalisis penjatuhan sa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus TPK/2024/PN Amb
- No. Panggil
- SP.3060 RIA p1
Penegakan Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Eks…
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki sumber daya perairan yang cukup tinggi dan beranekaragaman. Letak yang sangat strategis dapat menimbulkan berbagai kejahatan yang terjadi di daerah perairan salah satunya adalah kejahatan illegal fishing, Illegal fishing yang merupakan tindakan penanggkapan ikan yang di lakukan bertantangan dengan aturan hukum yang berlaku. oleh kar…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Hukum Terkait Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
- No. Panggil
- SI.611 INA i1
“Pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum’’
Aturan mengenai pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tercantum dalam undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa setiap proses peradilan terhadap anak wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif,yaitu …
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertimbangan hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- No. Panggil
- SP.3059 IAN p1
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan
Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatdan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan.
- No. Panggil
- SE.3033 TER e1
“Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusa…
Upaya hukum kekuasaan kehakiman adalah untuk dapat memberikan kepada terdakwa dan masyarakat agar dapat mengajukan upaya hukum dalam Proses peradilan yang disajikan merupakan serangkaian dari penegakan hukum yang kita kenal dengan pembuktian, dimana bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan satu-sama lain dengan adanya praperadilan untuk mengungkapan suatu k…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Status Tersangka Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Pembunuhan”
- No. Panggil
- SP.3058 KOR p1
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatka…
Keadilan Restoratif merupakan pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada keinginan korban, pelaku kejahatan dan peran serta masyarakat, dan tidak secara keseluruhan mematuhi ketentuan suatu hukum atau semata-mata menjatuhkan tuntutan suatu pidana. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji apa dimungkinkan dilakukan penyelesaian keadilan restoratif dan alasan yuridis sehingg…
- Edisi
- TERBARU
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia,
- No. Panggil
- SP.3057 ANI p1
“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…
Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3032 GIS e1
Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dil…
Tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di rumah sakit merupakan isu yang memiliki implikasi serius baik secara etis maupun hukum. Malpraktik medis adalah kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar profesi sehingga merugikan pasien. Kesalahan ini bisa timbul karena kurang hati-hati, kurang cakap, atau …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Tindakan Malpraktik Medis yang Dilakukan Oleh Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit,
- No. Panggil
- SP.3056 BAL p1
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan transaksi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial deng…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3055 REN p1
Ketidaktepatan Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Pele…
Pelanggaran moral atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment adalah dua jenis pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang bukan hanya menjadi masalah hukum dalam suatu negara, tetapi juga telah menjadi isu hukum yang dihadapi oleh semua negara di dunia, sehingga menjadi sebuah permasalahan global. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan proses pengadilan untuk mencapa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Ketidaktepatan Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual
- No. Panggil
- SP.3054 VEN p1
Peranan Hukum Internasional Sebagai Instrumen Pengendalian Perubahan Iklim …
Negara-negara seharusnya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah laca dan berkoordinasi dalam kerangka hukum internasional seperti Perjanjian Paris untuk menghadapi perubahan iklim global. Perjanjian Paris merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang memiliki tujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah, 2 Derajat Celcius, dengan upaya untuk membatasi kenaikan su…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Peranan Hukum Internasional Sebagai Instrumen Pengendalian Perubahan Iklim Global Dalam Perjanjian Paris,
- No. Panggil
- SI.610 ZAK i1
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak
Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak”
- No. Panggil
- SE.3031 MIG
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol.
Perlindungan hukum terhadap notaris pemegang protokol merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjalankan profesi notaris yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan protokol. Protokol notaris berfungsi sebagai bukti autentik dari akta yang dibuat oleh notaris, sehingga perlindungan terhadap protokol ini sangat diperlukan untuk menjaga …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol
- No. Panggil
- SE.3030 ARI e1
Kajian Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Dengan Adanya Perdamaian Para Pih…
Klausula arbitrase (arbitration clause atau clause compromissoire) merupakan salah satu ketentuan dalam suatu perjanjian atau kontrak utama. Klausula ini berisi kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa dagang yang mungkin timbul di masa depan melalui badan arbitrase. Penelitian ini membahas kekuatan mengikat dari kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak dala…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Terhadap Kekuatan Mengikat Dengan Adanya Perdamaian Para Pihak Dalam Klausula Arbitrase
- No. Panggil
- SE.3029 EDY e1
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…
Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasional di Bandar Udara,
- No. Panggil
- SE.3028 HAM e1
skripsi Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milk Atas Tanah Studi Kasus Putusan M…
Sertifikat hak milik atas tanah merupakan tanda bukti hak yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul sengketa kepemilikan tanah meskipun sertifikat telah diterbitkan secara sah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1872 K/Pdt/2018 terkait s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- skripsi Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milk Atas Tanah Studi Kasus Putusan MA Nomor 1872 K/PDT/2018”
- No. Panggil
- SE.3027 JEN e1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara