PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR…

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui transaksi online menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, sementara kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian…

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Melakukan Transaksi Online

Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen pada perdagangan elektro…

Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-…

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya dalam menyampaikan informasi. Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sen…

Peranan Saksi Verbalisan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Pengadilan

Saksi verbalisant tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Umum (KUHAP), namun penggunaan saksi verbalisant ini memang dalam konteks hukum di Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau …

Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Fitur P…

Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni, suatu tindakan hukum yang dilaksanakan mempergunakan komputer, Jaringan komputer, maupun media elektronik lain. Suatu jenis fitur pelayanan paling baru dari Shopee yakni fitur Paylater. Shopee Paylater yaitu metode pembayaran yang berarti pengguna atau konsumen akan mendapatkan peminjaman secara in…

Konsekuensi Hukum Terhadap Perbedaan Keterangan Saksi Korban Dalam BAP dan Pe…

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP) Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini…

Penerapan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tr…

Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah menjadi perbincangan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan Internet di masyarakat, khususnya penggunaan media sosial sebagai salah satu percepatan pemberian …

Studi Tentang Penyebaran Berita Bohong Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1261 KNA s

Kajian Yuridis Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Pemeriksaan Perkar…

Saksi dalam setiap perkara pidana mempunyai peranan yang sangat luar biasa dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Dalam pemeriksaan terhadap saksi di sidang pengadilan biasanya dilakukan seorang demi seorang berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun dalam persidangan dapat juga hakim memeriksa saksi secara bersama-sama. Rumusan Masalahnya adalah apa alasan hukum sehingga saksi di…

Urgensi Penjemputan Paksa Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu dalam hal ketidakhadiran saksi di pengadilan akan berdampak terhambatnya pihak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu proses hukum. Kenyataanya dalam kasus yayasan Al-Hilal Ambon saksi telah dipanggil berturut-turut namun tidak hadir. Penelitian ini m…