Ditapis dengan
Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika
Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah semakin memperihatinkan, karena telah mampu masuk dan menggerogoti segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia hal ini tentunya merupakan fenomena yang terus menjadi perhatian serius semua pihak dan yang lebih memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. anak yang merupakan penerus generasi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1748 TEL p
Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…
Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1599 ELI p
Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…
Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1513 WAE p
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 306/Pid…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana perampasan jenazah covid-19 melaui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Hal ini memunculkan masalah yang ingin diteliti adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku perampasan jenazah covid-19 menurut undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1469 ARN p
Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapi…
Program dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari penelitian ini penulis akan Mengkaji dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1424 TAN k
Larangan Eks Terpidana Korupsi Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Di…
Merujuk pada pasal 240 Ayat (1)k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa Eks Terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat harus lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai eks narapidana. Hal ini tak sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan legislatif yang melarang eks terpidana korupsi untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1280 NAN l
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Hoaks Melalui Media Sosial Dalam Perspektif…
Kasus hoaks ataupun kasus terindikasi hoaks melalui media sosial terus meningkat tajam melalui hoaks di media sosial dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi, dimana sanksi bagi pelaku hoaks dalam UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan (2). Hal ini memunculkan permasalahan, apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan efek jera?. Metode penelitian yang dig…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1250 RUM p
Pembinaan Terhadap Terpidana Mati Pada Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari T…
Penjara adalah tempat untuk melakukan pembinaan mendidik para tahanan dan Sosialisasi anak. Ada pemandangan hukuman mati Pro (Retensionist) dan kontra dari hukuman mati (abolisionis) pada adanya hukuman mati dan eksekusi. Masalah ini menyebabkan masalah dari aspek regulasi yang menjadi dasar provisi hukuman mati karena hukuman pada semua layanan yang ada tidak ada aturan tertentu. Masalahnya ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1236 HUW p
Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1190 MAE d
Efektivitas Pidana Bersyarat Terhadap Tujuan Pemidanaan
Pidana dalam arti pemidanaan (menjalani pidana) mengandung hal-hal bahwa ia (pelanggar) mesti menjalani suatu proses untuk kemudian menjadi orang yang dapat kembali kedalam masyaratat. Oleh sebab itu pidana selalu harus menjadi pelindung terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan tidak dipidana. Khususnya terhadap terpidana yang akan di jatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1140 PAT e
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara