Tanggung Jawab Negara Terhadap Penampuangan Bagi Pengungsi Dari Luar Negri …

Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…

Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…

Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…

Aspek Hukum Pidana Dari Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ya…

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara merupakan dasar pembenaran dari akibat nyata untuk dilakukannya kriminalisasi berdasarkan pada kebijakan perundang-undangan pidana terhadap berb…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Implikasi Hukum Bagi Negara Pengguna Senjata Nuklir Dalam Konflik Bersenjata

Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata terbukti telah membawa dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan. Dampak buruk dari senjata nuklir tidak hanya terjadi pada saat senjata nuklir itu diledakkan, namun dampak buruk tersebut terjadi hingga berpuluh tahun kemudian dalam bentuk radiasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir dalam perang juga bertentangan dengan prinsip-prins…

Kerugian Negara Dalam Penyalahgunaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa merupakan wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Pembentukan BUM Desa adalah legal, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa membutuhkan modal, modal yang dapat diterima oleh BUM…

Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.517 REN i

Intervensi China Terhadap Pembukuan Kantor Perwakilan Diplomatik Taiwan Di Ne…

Menurut Montevideo Convention, Negara harus memiliki pemerintahan, memiliki wilayah yang ditetapkan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dan memiliki populasi yang permanen. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara dan bagaimana Tindakan intervensi China terhadap pembukaan kantor diplomatik perwakil…

Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Disengajakan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang pantai dan laut yang sangat luas di dunia dan kaya dengan sumber daya kelautan yang harus dilindungi, namun letaknya yang strategis dan ramai dilayari oleh kapal- kapal asing menjadikan Indonesia juga menjadi jalur pelayaran internasional yang rawan terjadi kecelakaan kapal. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal…

Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara

Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…