Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…

Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penampuangan Bagi Pengungsi Dari Luar Negri …

Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…

Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…

Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…

Aspek Hukum Pidana Dari Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ya…

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara merupakan dasar pembenaran dari akibat nyata untuk dilakukannya kriminalisasi berdasarkan pada kebijakan perundang-undangan pidana terhadap berb…

Pelanggaran HAM Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara

Hak dan kebebasan daripada manusia khususnya perempuan, dibatasi, serta dilakukannya diskriminasi terhadap perempuan di Taliban, Afghanistan. Bahkan hakhak daripada perempuan dinomor duakan, serta tidak dianggap, juga perempuan dilarang beraktifitas dalam segala bidang, bahkan untuk mendapatkan pendidikan juga dilarang oleh negara. Negara melarang perempuan untuk bersekolah atau menemp…

Implikasi Hukum Bagi Negara Pengguna Senjata Nuklir Dalam Konflik Bersenjata

Penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata terbukti telah membawa dampak buruk bagi manusia maupun bagi lingkungan. Dampak buruk dari senjata nuklir tidak hanya terjadi pada saat senjata nuklir itu diledakkan, namun dampak buruk tersebut terjadi hingga berpuluh tahun kemudian dalam bentuk radiasi nuklir. Penggunaan senjata nuklir dalam perang juga bertentangan dengan prinsip-prins…

Kerugian Negara Dalam Penyalahgunaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa merupakan wadah yang dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa. Pembentukan BUM Desa adalah legal, karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa membutuhkan modal, modal yang dapat diterima oleh BUM…

Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Di Kota Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.517 REN i

Intervensi China Terhadap Pembukuan Kantor Perwakilan Diplomatik Taiwan Di Ne…

Menurut Montevideo Convention, Negara harus memiliki pemerintahan, memiliki wilayah yang ditetapkan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dan memiliki populasi yang permanen. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara dan bagaimana Tindakan intervensi China terhadap pembukaan kantor diplomatik perwakil…

Pengaturan Hukum Laut Internasional Terhadap Tabrakan Kapal Yang Disengajakan

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang pantai dan laut yang sangat luas di dunia dan kaya dengan sumber daya kelautan yang harus dilindungi, namun letaknya yang strategis dan ramai dilayari oleh kapal- kapal asing menjadikan Indonesia juga menjadi jalur pelayaran internasional yang rawan terjadi kecelakaan kapal. Salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal…

Pengaturan tentang Penerbangan Komersial dan Tanggung Jawab Negara

Pada kegiatan pengangkutan resiko terjadinya kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari sehingga unifikasi pengaturan mengenai hal tersebut merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Pemerintah tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar kesel…

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penganut Aliran Kepercayaan

Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan terhadap penganut aliran kepercayaan, dengan adanya putusan tersebut negara menjamin pemenuhan hak-hak konstitusionalnya namun dalam penerapannya hingga saat ini masih terdapat tindakan diskriminatif terhadap penganut aliran kepercayaan. Dan secara nyata bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD NRI 1945. Masalah dari penulisan ini ya…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi dan Pengaruhnya bagi Hubungan Diplom…

Kebijakan Pemerintah Afganistan yang pro Barat dan berideologi sekuler menimbulkan reaksi keras dari kelompok-kelompok radikal yang hendak mendirikan Negara Islam di Afganistan sehingga berujung pada terjadinya perang saudara di Afganistan. Munculnya ISIS dan masuknya kepentingan negara asing turut memperburuk situasi keamanan yang akhirnya rezim lama berhasil ditumbangkan dan menanda…

Tanggung Jawab Negara Dalam Menjaga Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Maritim

Keselamatan pelayaran dan keamanan maritim merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan penggunaan laut dari segala macam ancaman khususnya seperti ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daa laut dan lingkungan, serta ancaman pelanggaran hukum. Praktiknya, harapan tersebut masih terk…

Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Dalam Menentukan Kerugi…

Kehadiran Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatu…

Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…

embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…

Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia. Penelitian ini dengan isu hukum dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada W…

Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…

Pelanggaran Kedaulatan Negara Irak Dalam Konflik Bersenjata Antara Amerika Se…

Negara menjadi subjek hukum par Excellence dalam hukum internasional adalah karena negara memiliki kedaulatan (sovereignty). Begitu pentingnya makna kedaulatan negara dalam relasi antar negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang menghimpun negaranegara berdaulat sebagai anggotanya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB disebutkan bahwa : “The organi…

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum

Pegawai Negeri Sipil yang adalah Aparatur Sipil Negara memiliki peranan penting guna menjalankan setiap administrasi dan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan. Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan kepala pemerintahan di wilayahnya, serta berwenang untuk melakukan tindakan jika kedapatan ASN melakukan pelangg…