Ditapis dengan
Kajian Yuridis Penetapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika
Rehabilitasi dalam UU Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika terdapat dua jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan penyalahguna narkotika dari ketergantungan narkotika. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan rehabili…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1299 PEE k
Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstit…
Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui apa makna rumusan norma pekerjaan lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018 serta akibat hukumnya terhadap syarat pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya menjaga original intent Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini meru…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.374 LEA k
Hak Masyarakat Adat Kepulauan Tanimbar Atas Pemanfaatan Kain Tenun Tanimbar
Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi, salah satunya hasil karya intelektual yang berkembang dalam lingkungan masyarakat adat yaitu kain tenun Tanimbar yang sudah dibuat sejak dahulu secara turun-temurun yang memiliki motif dengan arti yang bermakna mendalam mengenai kehidupan keseharian masyarakat adat Tanimbar. Dalam pemanfaatannya kini kain tenun banyak digunakan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.691 TAT h
Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Dampak Aktivitas Negara Di Ruang An…
Perkembangan teknologi ruang angkasa semakin pesat. Berbagai manfaat yang dihasilkan oleh aktivits di ruang angkasa membuat negara-negara berlomba untuk terus beraktivitas di ruang angkasa. Kebebasan negara untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di ruang angkasa diakui oleh hukum internasional dengan batasan tertentu yang ditegaskan dalam pasal 4 Outer Space Treaty 1967 tentang larangan pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.153 PAT p
Kebijakan Formulasi Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Karena Alasan Pengobatan
Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi, berbulu halus yang sering disalahgunakan dan digolongkan kedalam narkotika golongan I namun, memiliki manfaat dalam medis. Dalam menangani masalah penggunaan narkotika jenis ganja perlu dilakukan dengan kebijakan formulasi yaitu suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1298 SIH k
Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…
Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.373 SUJ a
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb. Yang Me…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa Mahmud M. Tamher dalam tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam putusan Nomor:37/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian normatif y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1297 WAL a
Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram Untuk Tujuan Komersial
Karya fotografi digunakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik untuk tujuan komersial dalam media sosial instagram dengan cara mengedit dan/atau mengunggah kembali karya fotografi yang bukan miliknya, pelarangan penggunaan karya fotografi tanpa izin tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.690 IHR p
Analisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor 8/Pid Sus- TPK/2017/PN Amb T…
Dalam Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri atau disingkat HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besar kerugian negara. Namun dalam perkara pidana Nomor 8/Pid Sus-TPK/2017/PN Amb Tahun 2018 yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon menjadikan HPS sebag…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1296 WAA a
Kajian Yuridis Tilang STNK Yang Pajaknya Sudah Habis Masa Berlaku Oleh Polisi…
Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1295 ABR k
Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Pada Gedung Konsulat
Hukum diplomatik dan konsuler memberikan sebuah kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing yang berada di negara lain, diatur dalam Kovensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Kediaman dan gedung konsulat merupakan tempat yang termasuk mendapat kekebalan inviolability. Perwakilan Konsuler memilki fungsi utama yaitu melindungi warga negaranya yang berada di negara asing. Namun seora…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.152 ANG p
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Senjata Api
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1294 SAP p
Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koperasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Stud…
Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Sebagaimana yang terjadi pada pengurus KUD Kakerissa Abubu Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh pengurus KUD Kakerissa dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1293 KAI p
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Ana…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai pengaruh baik bagi korban maupun terdakwa dalam memperoleh rasa keadilan. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1292 TAL a
Peranan Dinas Perhubungan Kota Ambon Dalam Upaya Penanggulangan Juru Parkir T…
Dalam menangani Retribusi Parkir dan masalah pungutan liar, Kota Ambon memiliki suatu badan yang bekerja untuk mengawasi dan membina masalah-masalah yang terjadi di jalan raya serta masalah perhubungan lainnya seperti transportasi umum. Lembaga tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon. Dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya penyimpangan yang terjadi …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1291 PAP p
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana. Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1290 KHO p
PenerapanPasal 107 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku…
Perkembangan kendaraan roda dua saat ini berkembang begitu cepat. Perkembangan ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas akan terus berkembang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan. Namun keberadaan ketentuan hukum ini membawa persoalan ditengah-tengah masyarakat. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang tersebut meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1289 VAN p
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di …
Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada satuan lalu lintas Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease dimana pelaku pelanggaran lalu lintas termasuk anak cukup banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1288 ZAE p
Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang…
Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1287 SUK p
Kajian Yuridis Terhadap Unsur Kebaruan Sebagai Alasan Penolakan Pendaftaran P…
Penolakan Paten Terkait Dengan unsur kebaruan memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Berdasarkan peraturan yang diatur oleh UU Paten pihak yang memohonkan paten disebut sebagai Pemohon dan di mohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM, dalam putusan penolakan, apabila pihak pemohon merasa keberatan atas …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.689 PAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara