Penerapan Asas Itikad Baik oleh Pelaku Usaha Bioskop dalam Menjalankan Usaha

Dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang didasarkan pada itikad buruk misalnya penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Tetapi dalam kenyataannya itikad baik tersebut tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha pada Bioskop Platinum Ambon Plaza. Hal ini menimbulkan pe…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Panen Kelapa Sawit Antara PT. N…

Perjanjian Bagi Hasil, yang diatur menurut Hukum Adat pemilik tanah yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah dan selalu atau dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap maka diterbitkan Undang-Umdang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan ti…

Perlindungan Hukum Kepada Driver GOJEK Dalam Pemutusan Perjanjian Kemitraan

Tujuan perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara kedua belah pihak, demikian juga perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver GOJEK dengan PT.GOJEK. Penerapan perjanjian kemitraan di sektor transportasi menimbulkan polemik akibat dari pemutusan mitra yang dilakukan sepihak oleh PT.GOJEK, para driver GOJEK yang sewaktu-waktu dapat mendapatkan pemutusan mitra karena terj…

Legalitas Hak Atas Tanah Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang…

Tanah Eigendom Verponding adalah tanah peniNggalan hak-hak Barat yang ada di Indonesia, dimana hak tanah Eigendom Veponding ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintahan Belanda untuk dikelola warga Indonesia dan setalah berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 Tanah Eigendom Verponing harus dikonvesi sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Jenis Penelitan yang digunakan adal…

Intervensi Amerika Serikat Melalui Pt. Freeport dan Pengaruhnya Terhadap Stab…

Intervensi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional yang pada dasarnya Hukum internasional melarang campur tangan tersebut karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.tetapi dalam kenyataanya Amerika Serika melakukan intervensi melalui PT.…

Implementasi Hukum Humaniter Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.136 RIT i

Pengaturan Pembajakan Kapal Di Laut Lepas Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Pembajakan di laut lepas mempunyai dimensi internasional karena menyebabkan terjadinya tindak kekerasan diatas kapal yang memiliki yuridiksi negara berdasarkan bendera kapal yang dilakukan oleh orang berkewarganagaraan asing. Oleh karena itu pembajakan dapat mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan menganai pembajakan kapal di laut lepas selain diatur dalam hukum…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Perbudakan Warga Negara Asing Di Benjina Kabup…

Maraknya praktek perbudakan sebelum perang dunia ke II menjadikan dasar pembentukan norma hukum internasional melalui praktek negara-negara yang secara langsung dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka melarang praktek perbudakan. Setelah berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara bersepakat untuk merumuskan kedalam pernyataan bersama secara universal yang bernama Deklarasi Univers…

Kedudukan Hukum Humaniter Dalam Menghadapi Perang Asimetris

Hukum Humaniter memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada…

Pelanggaran Perbatasan Antara Negara Indonesia dan Malaysia oleh Pelintas Bat…

Pelanggaran perbatasan telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelanggaran perbatasan nagara Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Ini terbukti hingga tahun 2018 sebanyak 21 pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Olehnya itu, penuli…