Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 7223 dari pencarian Anda melalui kata kunci: author=Winahyu Erwiningsih, SH...
Hal. Awal Sebelumnya 311 312 313 314 315 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum
Komentar Bagikan
Prof. DR. Bernard Arief Sidharta, SH

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-979-538-171-6
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
340 SID r

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-979-538-171-6
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
340 SID r
Ketersediaan7
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Program Sriwijaya Air Travel Pass
Komentar Bagikan
Viella A Riry

Travel Pass merupakan suatu program dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menyediakan penerbangan selama 1 tahun penuh hanya dengan membayar hanya dengan membayar Rp.12 juta. anggota dari program tersebut mengeluhkan cara kerja dari pihak Sriwijaya Air yang telah merugikan pihak konsumen karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.693 RIR p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Proses Peradilan Pidana
Komentar Bagikan
Hans P M Leunupun

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selajutnya disingkat KUHAP). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perk…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1312 LEU k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel
Komentar Bagikan
Ahsan Yunus, SH., MHProf. Dr. Irwansyah, SH., MH

Perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, sekaligus menguatkan ciri khas atau karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis

Edisi
-
ISBN/ISSN
978-623-6571-80-4
Deskripsi Fisik
15 x 23 cm, 453 Halaman
Judul Seri
-
No. Panggil
001.4 IRW p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Konsekuensi Hukum Terhadap Perbedaan Keterangan Saksi Korban Dalam BAP dan Pe…
Komentar Bagikan
Santysa Siyahailatua

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi wajib terlebih dahulu disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 160 Ayat 3 KUHAP) Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1311 SIY k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Rehabilitasi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Telah Menjalani Hukuman
Komentar Bagikan
Nathalya Sopaheluwakan

Narkotika merupakan obat yang mana memepunyai salah satu unsur yang bisa membuat ketergantungan (candu) untuk itu, apabila ada pemakai maka disitu ada pengedar dan Bandar. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1310 SOP r
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Problematikan Kebijakan Pelelangan Kapal Hasil Rampasan Negara Dalam Illegal …
Komentar Bagikan
G Gian J Pulumahuny

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1309 PUL p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1309 PUL p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Penyimpanan Benda Sitaan Negara Oleh Kepolisian Republik Indon…
Komentar Bagikan
Dessy L Risakotta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Maluku telah ada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara klas I Ambon (selanjutnya disingkat Rupbasan Klas I Ambon) maka secara otomatis menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP seluruh barang sitaan yang berada pada kantor Polri harus disimpan dalam Rupbasan, namun yang terjadi Polri masih menyimpan benda sitaan yang merupakan barang bukti dengan dasar hukum…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1308 RIS k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota…
Komentar Bagikan
John J Lole

Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1306 LOL a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum …
Komentar Bagikan
Yerusalina Ingratubun

Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa yang akan datang,…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1307 ING k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengawasan Peredaran Vaksin Palsu
Komentar Bagikan
Valentino Noya

Peredaran vaksin palsu di tengah-tengah masyarakat dirasa meresahkan setiap orang, karena akibat dari penggunaan vaksin palsu yang merugikan masyarakat, masalah tersebut dapat dihindari apabila pengawasan peredaran vaksin palsu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan problematika tersebut maka isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini antara lain, apakah pengawasan peredaran vaksin palsu di a…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.375 NOY p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…
Komentar Bagikan
Gerritsly Hetharie

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.158 HET p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter
Komentar Bagikan
Juan F Haurissa

Penggunaan drone sebagai pesawat tanpa awak menyebabkan tidak terkendalinya serangan yang dilakukan oleh pihak berkonflik. Dengan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang penggunaan drone sebagai salah satu senjata dalam perang maka dapat dianggap penggunaannya sangatlah berbahaya, terutama bagi pihak sipil yang seharusnya dilindungi selama pihak berkonflik maka memotivasi penulis…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.157 HAU t
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Resistensi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap …
Komentar Bagikan
Karisa Ch Wahab

Ratifikasi konvensi CEDAW oleh Indonesia menunjukan bahwa Indonesia berani untuk berkomitmen dalam membela dan memenuhi hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka pemenuhan dan penjaminan hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri belum memenuhi dan menjamin hak-hak asasi perempuan dengan masih diadakannya tes keperaw…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SI.156 WAH r
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengantar Ilmu Hukum
Komentar Bagikan
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH. MS. LLM

Edisi
1
ISBN/ISSN
978-979-1486-53-8
Deskripsi Fisik
x, 364 hlm; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
340 MAR p

Edisi
1
ISBN/ISSN
978-979-1486-53-8
Deskripsi Fisik
x, 364 hlm; 21 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
340 MAR p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Air Susu Ibu (ASI)
Komentar Bagikan
Bryan Kariuw

Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara adalah perlindungan terhadap hak anak utnuk mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. Untuk mendapat asi eksklusuf tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, swasta .untuk menyediakan fasilitas khusus berupa ruang laktasi. Namun di tempat kerja dan tempat sarana umum. Namun dukungan yang di harapkan belum sepenuhnya t…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1305 KAR p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Tentang Penagkapan Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Tawuran Oleh…
Komentar Bagikan
Eiko Pentury

Kejahatan anak menimbulkan masalah karena, pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting. Karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang. Dalam menangani perkara pidana yang pelakunya anak-anak maka, hukum harus sadar yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersbut dapat di hukum atau tidak, melaink…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1304 PEN k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penerapan Standar Operasional Prosedur Oleh Polri Dalam Penanganan Demonstrasi
Komentar Bagikan
Chesie M Wattimena

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1303 WAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus …
Komentar Bagikan
Rosida Leasa

KUHP tentang Penyertaan menyatakan Penyertaan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seorang kurir dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta. Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan hukum terhadap narkotika di indonesia. Narkotika yang telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertang…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1302 LEA k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Wifi Atas Aplikasi Pemindai (QR-Code…
Komentar Bagikan
Wiliam F Pattirane

Wifi merupakan hotspot tanpa kabel yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas dengan orang-orang diseluruh dunia. Permasalahan yang terjadi adalah Rita Mawara selaku konsumen memiliki itikad tidak baik untuk mengambil jaringan wifi tanpa hak dengan menggunakan aplikasi pemindai QR-Code telepon genggam Xiaomi yang mengakibatkan kerugian bagi Sammy Talanila sebagai Pe…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SE.692 PAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 311 312 313 314 315 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?