Rehabilitasi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Telah Menjalani Hukuman

Narkotika merupakan obat yang mana memepunyai salah satu unsur yang bisa membuat ketergantungan (candu) untuk itu, apabila ada pemakai maka disitu ada pengedar dan Bandar. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang …

Problematikan Kebijakan Pelelangan Kapal Hasil Rampasan Negara Dalam Illegal …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1309 PUL p

Kajian Yuridis Penyimpanan Benda Sitaan Negara Oleh Kepolisian Republik Indon…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Maluku telah ada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara klas I Ambon (selanjutnya disingkat Rupbasan Klas I Ambon) maka secara otomatis menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP seluruh barang sitaan yang berada pada kantor Polri harus disimpan dalam Rupbasan, namun yang terjadi Polri masih menyimpan benda sitaan yang merupakan barang bukti dengan dasar hukum…

Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota…

Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…

Kebijakan Formulasi Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum …

Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengusahakan mewujudkan peraturan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada masa yang akan datang,…

Pengawasan Peredaran Vaksin Palsu

Peredaran vaksin palsu di tengah-tengah masyarakat dirasa meresahkan setiap orang, karena akibat dari penggunaan vaksin palsu yang merugikan masyarakat, masalah tersebut dapat dihindari apabila pengawasan peredaran vaksin palsu dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan problematika tersebut maka isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini antara lain, apakah pengawasan peredaran vaksin palsu di a…

Perlindungan Hukum Internasional Bagi Satwa Langka Dan Implementasinya Di Ind…

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untu…

Tinjauan Yuridis Penggunaan Drone Sebagai Alat Perang Dalam Hukum Humaniter

Penggunaan drone sebagai pesawat tanpa awak menyebabkan tidak terkendalinya serangan yang dilakukan oleh pihak berkonflik. Dengan belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang penggunaan drone sebagai salah satu senjata dalam perang maka dapat dianggap penggunaannya sangatlah berbahaya, terutama bagi pihak sipil yang seharusnya dilindungi selama pihak berkonflik maka memotivasi penulis…

Resistensi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap …

Ratifikasi konvensi CEDAW oleh Indonesia menunjukan bahwa Indonesia berani untuk berkomitmen dalam membela dan memenuhi hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka pemenuhan dan penjaminan hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri belum memenuhi dan menjamin hak-hak asasi perempuan dengan masih diadakannya tes keperaw…

Pengantar Ilmu Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-1486-53-8

Deskripsi Fisik

x, 364 hlm; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 MAR p