Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan (Studi L…

Pemidanaan merupakan unsur penting ketiga dalam hukum pidana setelah tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, orang yang berstatus warga binaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kur…

Penyelesaian Damai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkasangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat karena kealpaannya yang menyebabkan kecelakaan tersebut, banyak masyarakat yang masih acuh …

Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Tnabar Ila’a Di Kepulauan Tanimbar

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Bentuk seni tradisi adalah tari tradisional salah satunya dari Kepulauan Tanimbar yaitu tarian Tnabar Ila’a yang dipahami sebagai jenis tari Putera-Puteri Kepulauan Tanimbar yang merefleksikan tingkat keteratur…

Penerapan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1357 MAS p

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sekual

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lai…

Analisis Kriminologis Perbuatan Kekerasan Bersama Oleh Anak

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

Kebijakan Formulasi Terhadap Kedudukan Dewan Pengawas Sebagaimana Pasal 12B U…

Pembentukan Dewan Pengawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dalam proses politiknya menimbulkan penolakkan publik dan demonstrasi berujung kekerasan aparat kepolisian. Tindakan Penyadapan yang dilakukan atas seizin Dewan Pengawas dalam aspek penegakkan tindak pidana korupsi menjadi terhambat dalam proses penyeli…

Kajian Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Penempatan Narapidan…

Permasalahan yang temui dalam penulisan Apakah Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Secara Bersama Telah Melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan menganalisa Penerapan UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 dalam Penempatan Narapidana dan melihat Menganalisa Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan T…

Pertanggungjawaban Pidana Ekspedisi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana ekspedisi dalam tindak pidana penyelundupan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dia…

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 127 Terhadap Pelaku Tindak …

baharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika.Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Berdasarkan hasil pembahasan bahwa hakim dalam pertimbangan hukum untuk menerapkan pasal 127 UndangUndang Narkotika masih berperspek…

Analisa Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pem…

ini, banyak anak-anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang- orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anakanak tersebut. Hal ini membuat miris sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua dari anak-anak tersebut yang tentu sangat khawatir terkait masa tumbuh dan perkembangan anaknya kelak. Pidana kebiri adala…

Kajian Yuridis Tentang Kebijakan Perbankan Terhadap Penolakan Uang Logam Di K…

Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 pasal 23 ayat (1) menjelaskan setiap orang dilarang untuk menolak rupiah. Namun yang terjadi di Kota Tual masih ada penolakan uang logam dalam transaksi jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas tentang Penolakan Uang Logam di Kota Tual serta menganalisis Kebijakan Perbankan Terhadap Penolakan Uang Logam di Kota Tual. Jenis penilit…

Penerapan Ajaran Concursus Dalam Penyebaran Berita Bohong

Dalam Pasal 63 KUHP tentang perbarengan disebutkan jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Tetapi dalam kenyataanya aparat penegak hukum tidak menerapkan ajaran tersebut dalam kasus Ratna Sarumpaet karena Ratna dikena…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri …

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara Nomor: 9/…

Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan

Penggunaan upaya hukum pidaan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umunya. Penelitian ini dilaukan dengan tujua untuk menganalisis serta membahas penyalahgunaan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 374 KUHP dijadikan dasar penuntutan terhadap tindak pidana diluar KUHP, dimana agar t…

Analisis Yuridis Perbuatan Mengunggah Foto Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di M…

Salah bentuk kejahatan memperlihatkan atau mempetontonkan hal-hal yang berkaitan tentang kesusilaan, dalam hal ini ialah mempublikasikan foto dan/atau video korban kecelakaan lalu lintas di media sosial secara vulgar atau terang-terangan. Hal ini dapat terlihat memperihatinkan, karena foto dan/atau video tersebut bias menimbulkan trauma tersendir bagi korban kecelakaan tersebut atau keluarg…

Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Perlakuan secara diskriminasi sering diterima oleh penyandang disabilitas pada saat mereka mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain, apakah penyandang disabilitas berhak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan apakah Pasal 23 Ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 merupakan pembatasan terhadap hak disabil…

Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Negara Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari P…

Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penjaga pintu gerbang negara dan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melalui wilayah perbatasan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Pengaturan penyalahgunaan Pas Lintas Batas ne…

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kenderaan Roda DuaYang Masih Dibawah Umur…

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan undang-undang yang diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kenyataan …

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di…

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil laut yang pengukurannya dimulai dari garis pangkal dan didasarkan atas hak-hak dan yurisdiksi dari negara pantai serta hak-hak dan kebebasan dari negara lain yang diatur berdasarkan UNCLOS 1982. Akan tetapi Konflik yang sering terjadi antar negara-negara …