Ditapis dengan
Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata di Kashmir Ditinjau dari Hukum Humaniter
Dalam Ketentuan Umum Konvensi Jenewa ditekankan bahwa para peserta agung berjanji menghormati dan menjamin penghormatan dalam berbagai keadaan. Pada kenyataannya, banyak sekali negara-negara yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa. Negara-negara yang melakukan pertikaian bersenjata kerap kali mengesampingkan masalah HAM, seperti halnya yang terjadi di wil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.176 HAU p
Urgensi Perjanjian Bilateral Indonesia-Cina Mengenai Traditional Fishing Rights
Hak negara dalam hal eksplorasi serta eksploitasi sumber daya laut yang diatur dalam hukum internasional memiliki risiko konflik kepentigan antar negara yang cukup tinggi. Penangkapan ikan oleh nelayan tradisional yang dikenal dengan Traditional Fishing Rights sebagai bentuk implementasi hak tersebut secara eksis terus dilakukan walaupun dalam rezim hukum laut UNCLOS 1982 pengaturannya sangat t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.175 MIN u
Aspek Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Penjaringan Minat Olahraga
Eksploitasi Terhadap anak kerap terjadi di Indonesia mulai terlihat dan dilakukan oleh organisasi yaitu terkecil. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi pekerja anak haruslah menapat perlindungan dari Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarkat dan Negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1327 SAL a
Penyalagunaan Kesepakatan Kerja sama Maritim Di Selat Malaka Antara Indonesia…
Indonesia sebagai negara kepulauaan dengan wilayah laut yang luas serta memiliki batas laut dengan banyak negara. Salah satunya bersinggungan dengan Negara Malaysia yang kemudian bersepakat untuk menjalin kerja sama berupa suatu perjanjian diantara kedua negara. Namun dalam kenyataannya masih terdapat penyalagunaan kesepakatan kerja sama yang menimbulkan masalah dalam batas laut Indonesia terut…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.174 MAR p
Implikasi Hukum Kekuatan Mengikat Dari Putusan Pengadilan Internasional
Setelah suatu negara terikat dalam perjanjian Internasional melalui cara-cara pada tahapan selanjutnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasinal tersebut. pengesahan dan pelaksanaan perjanjian Internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council of Europe mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasional dalam definisi Ratifikasi atau penge…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.173 NAM i
Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …
Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.705 TUW k
Implementasi Konvensi Hak Politik Perempuan Di Indonesia Berdasarkan Conventi…
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata – mata karena Ia adalah manusia. Hak ini juga melekat pada diri perempuan yang adalah manusia, perempuan memiliki hak yang sama dengan pria, bahkan dalam bidang politik tanpa ada diskriminasi. Convention on the Political rights of women 1953 di buat untuk melindungi hak politik kaum perempuan, Negara Indonesia merupakan salah satu nega…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.172 PUT i
Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di D…
Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selain itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, namun dalam pelaksanaanya menimbulkan persoalan-persoalan, salah satunya yang ingin dikaji dalam penulisan ini yaitu pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di desa Benjina. Permasalah dalam penulisan ini yaitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.378 FEN k
Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah…
Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1326 KOL p
Perlindungan Hukum Akibat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Yang D…
Penegakan Hukum pada dasarnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagai sebuah upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta ketaataan hukum masyarakat dalam bidan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1325 TOU p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara