Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dala…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlaku sesuai system peradilan pidana di Indonesia yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Proses penyidikan yang merupakan kompetensi pe…

Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…

Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ajaran Penyertaan

Tindak pidana pemerkosaan berkembang sangat pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan ini merupakan suatu yang berwatakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan sesuatu perbuatan yang keji, tercela dan bahkan melanggar norma dimana yang menjadika…

Aspek Kriminologi Perbuatan Body Shaming Di Media Sosial

Kejahatan dengan menggunakan sosial media yang booming pada masa ini adalah body shaming. Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh orang lain bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (…

Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus P…

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Disparitas Pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Aborsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Ptusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb yang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap dua terdakwa tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas hak hidup seo…

Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar

Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…

Kewenangan Penyitaan Kendaraan Bermotor Oleh Polisi Lalu Lintas

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dalam pemeriksaan tersebut Polisi Lalu Lintas dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Polisi dapat menyita kendaran bermotor pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. …

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…

Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Analisis Putusan Bebas (Vrijspaak) Nomor : 11/Pid.Sus/2019/PN AMB Bagi Oknum …

Masalah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan Adiktif lainnya) adalah masalah Nasional yang mengancam tercapainya tujuan Negara dan merusak Generasi Bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara. Penggunaan Narkotika menyebabkan seseorang akan kecanduan (Adiksi), Narkotika merupakan Obat yang Berbahaya, yang dapat mem…

Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya Pembinaan Warga Binaan (Studi L…

Pemidanaan merupakan unsur penting ketiga dalam hukum pidana setelah tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, orang yang berstatus warga binaan pada lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kur…

Penyelesaian Damai Dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkasangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kasus kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat karena kealpaannya yang menyebabkan kecelakaan tersebut, banyak masyarakat yang masih acuh …

Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Tnabar Ila’a Di Kepulauan Tanimbar

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Bentuk seni tradisi adalah tari tradisional salah satunya dari Kepulauan Tanimbar yaitu tarian Tnabar Ila’a yang dipahami sebagai jenis tari Putera-Puteri Kepulauan Tanimbar yang merefleksikan tingkat keteratur…

Penerapan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1357 MAS p

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sekual

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Keputusan Presiden RI No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dimaksud dengan eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lai…

Analisis Kriminologis Perbuatan Kekerasan Bersama Oleh Anak

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menge…

Kebijakan Formulasi Terhadap Kedudukan Dewan Pengawas Sebagaimana Pasal 12B U…

Pembentukan Dewan Pengawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dalam proses politiknya menimbulkan penolakkan publik dan demonstrasi berujung kekerasan aparat kepolisian. Tindakan Penyadapan yang dilakukan atas seizin Dewan Pengawas dalam aspek penegakkan tindak pidana korupsi menjadi terhambat dalam proses penyeli…

Kajian Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Penempatan Narapidan…

Permasalahan yang temui dalam penulisan Apakah Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Secara Bersama Telah Melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan menganalisa Penerapan UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 dalam Penempatan Narapidana dan melihat Menganalisa Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan T…

Pertanggungjawaban Pidana Ekspedisi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana ekspedisi dalam tindak pidana penyelundupan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dia…

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pasal 127 Terhadap Pelaku Tindak …

baharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika.Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Berdasarkan hasil pembahasan bahwa hakim dalam pertimbangan hukum untuk menerapkan pasal 127 UndangUndang Narkotika masih berperspek…