Ditapis dengan
Legalitas Hak Milik Atas Pemakai Pertama Merek Dagang Depot Hongkong
Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016) Pasal 3. Dikatakan dalam Pasal 3 “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.” RL adalah pemilik Rumah Makan Depot Hongkong yang terletak di kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.719 KAS l
Culpa Lata Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
Penerapan Culpa dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Penerapan tindak pidana kealpaan kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena adanya anggapan bahwasannya semua kecelakaan yang terjadi di dalam lalu lintas jalan raya terjadi bukan karena kehendak dari para pihak, melainkan karena adanya unsur ketidaksengajaan atau ketidakhatihatian atau bahkan kecerobo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1344 EOH c
Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dala…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Taktik Dan Teknik Penyidik Kepolisian Dalam Mengungkap Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagaimana proses penanganan perkara pidana pada umumnya, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berlaku sesuai system peradilan pidana di Indonesia yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Proses penyidikan yang merupakan kompetensi pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1347 KAY t
Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…
Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1346 LOL p
Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Ajaran Penyertaan
Tindak pidana pemerkosaan berkembang sangat pesat dan meningkatnya kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan kejahatan ini merupakan suatu yang berwatakan kriminal seksual yang terjadi ketika seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain. Pemerkosaan juga merupakan sesuatu perbuatan yang keji, tercela dan bahkan melanggar norma dimana yang menjadika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1345 SAH k
Aspek Kriminologi Perbuatan Body Shaming Di Media Sosial
Kejahatan dengan menggunakan sosial media yang booming pada masa ini adalah body shaming. Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh orang lain bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. Body shaming adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik (…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1348 MAL a
Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus P…
Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Disparitas Pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Aborsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Ptusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb yang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap dua terdakwa tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas hak hidup seo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1349 NIR d
Kelembagaan Penyidik Pembalakan Liar
Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H), bukan saja mengatur mngenai pencegahan dan pengrusakan hutan namun juga prosedur penyidikan dalam proses penyidikan pembalakan liar. Dalam melakukan penyidikan dalam suatu tindak pidana pembalakan liar harus melibatkan Penyidik Pejabat Polri serta Penyidik PPNS yang sebagaimana telah di beberi we…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1350 SAB k
Kewenangan Penyitaan Kendaraan Bermotor Oleh Polisi Lalu Lintas
Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dalam pemeriksaan tersebut Polisi Lalu Lintas dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat. Polisi dapat menyita kendaran bermotor pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1351 WAY k
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…
Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1352 SAP k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara