Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap ABK WNI Yang Dipekerjakan Di Kapal Asing
HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia, hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia yang berlaku dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun. Dalam upaya memproteksi hak- hak asasi manusia, PBB membuat badan khusus yang mengeluarkan konvensi-konvensi Internasional seperti Universal Declaration of Human Right 1948, Cov…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.206 LEW p
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Potret Produk Pakaian Pada Pemasaran Online (…
Bisnis online yang menjamur di Indonesia salah satunya yaitu penjualan produk pakaian, Dalam hal penjualan produk pakaian secara online, maka dibutuhkan potret produk pakaian sebagai bahan untuk periklanan pada pemasaran online. Proses pembuatan potret produk pakaian demi kepentingan pemasaran online (online marketing) melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari pembuatan konsep pem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.728 UMA p
Perlindungan Hukum Anggota Eks ISIS Oleh United Nations High Commissioner For…
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikaterogikan sebagai pengungsi. Merupakan fakta bahwa anggota eks ISIS mereka ini juga telah meninggalkan wilayah konflik dan ditampung di kamp pengungsian Al-Hol. Namun demikian kebanyakan dari eks anggota ISIS meninggalkan negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.205 AUL p
Penerapan Oral Agreement dan Pengaruhnya Dalam Hukum Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional dan merupakan salah satu sumber hukum penting dalam masyarakat internasional, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar Negara. Permasalahan yang sering dipersoalkan adalah kelayakan perjanjian internasional tidak tertulis. Mengingat sifatnya yang tidak begitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.202 HID p
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka
Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.727 HAL p
Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Indonesia-Vietnam Dan Dampak Huk…
Kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan bangsa dan memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jika ditinjau dari letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, salah satunya dengan Negara Vietnam. Indonesia dan Vietnam …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.204 GAI u
Prinsip Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Dari…
Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe penilitian bersifat deskriptif analitik. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan standar penggaturan Operasi T…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1381 SOL p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1380 LAT p
Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerimaan Palestina Menjadi Anggota Un…
Peneriman Negara Palestina Menjadi Anggota UNESCO Mengarah kepada status hukum Negara Palestina di dunia Inernasional dan kedudukan palestina di orgainsasi besar dunia yaitu Perseikatan Bangsa – Bangsa, untuk mendapakan pengakuan dari negra besar lainnya. Metode yang dipakai dalam Penulisan ini adalah Yuridis Nomarif yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.203 TOM t
Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.726 SEL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara