Ditapis dengan
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama (Tin…
Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Berdasarkan pasal 156 KUHP menghendaki bahwa perlindungan terhadap “orang”, baik orang itu termasuk dalam “…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1384 SOP k
Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pada Negara Berkembang Indones…
Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara yang berkembang. Ilmu pengetahuan dan perekonomian yang ada di dunia global menjadi tolak ukur sejauh mana negara ini berkembang. Sayangnya, beberapa masalah perekonomian terutama kemiskinan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia sulit untuk diselesaikan dan memperlambat laju pembangunan yang diharapkan untuk tercipta. Selama …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.211 MEL i
Dampak Pemberian Sanksi Pada Sidang Militer Dalam Kasus Perbuatan Percaloan P…
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1383 SLA d
Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Nuaulu Dan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Adat
Hukum adat merupakan salah satu bentuk hukum yang masih ada dalam kehidupan masyarakat indonesia. hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri khas yaitu hukum adat hukum yang sebagai besar tidak tertulis, namun nilai-nilai ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. hak ulayat masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 undang-undang nomor 5 ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.402 SOU e
Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang…
Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat seseorang yang dimana sebagian besar korbanya adalah perempuan, karena itu perempuan perlu perlindungan hukum dimana salah satunya melalui KUHP. namun kekerasan seksual dalam KUHP hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan. Keterbatasan KUHP saat ini tentang pengaturan kekerasan seksual dapat le…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1382 NAD p
Analisis Ketentuan Hukum Internasional Mengenai Pengunduran Diri Dari Keanggo…
Penelitian ini membahas masalah ketentuan pengunduran diri keanggotaan organisasi internasional ASEAN. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional di wiayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalah membentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara, Pembentukan ASEAN ini pada dasarnya dilandasi atas keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.210 SAN a
Tantangan Bagi Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Penyelesaian Konflik Palestin…
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organ PBB yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamian dan keamanan dunia termasuk menyelesaikan konflik internasional. Salah satunya konflik yang belum terselesaikan ialah konflik Palestina-Israel, yang dalam kenyatannya sampai sekarang tidak kunjung selesai.Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa telah melakukan upaya yang maks…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.209 CAH t
Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jama’…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang dalam amar putusannya memerintahkan agar aset First Travel disita dan dikembalikan ke kas negara, padahal sesungguhnya aset First Travel dimaksud bukanlah merupakan kekayaan negara, melainkan berasal dari hasil penipuan terhadap jemaah First Travel. Adapun jenis penelitiannya adalah yuridi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.729 RIR i
Pengaturan Hukum Tentang Penangkapan Ikan Pada Zona Laut Lepas Berdasarkan FA…
Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by Fishing Vessels on the High Seas (yang selanjutnya disingkat Food and Agriculture Organization Compliance Agreement 1993) mengatur mengenai, upaya konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati di laut lepas dengan meningkatkan pengawasan peran Negara bendera dalam praktik pembenderaan kembali kapal penan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.208 MAH p
Perildungan Hukum Bagi Anak yang Terlibat Dalam Konfik Bersenjata Di Tinjau D…
Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun de facto) yang mana seorang menjadi anggota angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara suka rela maupun rekrutmen dengan paksaan. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.207 HAS p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara