”Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”

Latar belakang Penistaan agama ini merupakan tindak pidana yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Kebebasan beragama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang menyinggung simbol atau ajaran agama dapat menimbulkan keresahan …

Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur …

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan…

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga …

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Studi Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi…

Diversi, Anak, Kekerasan Fisik

TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENITIPAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIA…

Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Msh. Permasalahan yang dikaji meliputi kualifikasi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini b…

Kualifikasi kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga, bahkan dianggap wajar. Seperti kasus di Buru Selatan dan Kecamatan TNS, dimana tindakan memukul, menjambak, menggigit dan mengikat anak di pohon sebagai hal yang wajar untuk mendidik anak. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menoleransi kekerasan fisik sebagai bentuk mend…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI DALAM APLIKASI MANGO

No. Panggil

SP.3032 MIA p1

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI TRANSAKSI PLATFORM BINOMO

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya penggunaan platform digital seperti Binomo semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal. Kasus Indra Kenz menjadi sorotan karena ia diduga memanfaatkan platform Binomo untuk menipu masyarakat dan mengal…

Pela Sebagai Sarana Penanggulangan Kejahatan Antara Desa Abio Dan Desa Ramb…

Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, berdasarkan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun. Hukum ini tidak selalu tertulis tetapi ditaati dan memiliki sanksi sosial. Pela adalah suatu sistem kekerabatan dan ikatan persaudaraan yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Maluku, termasuk di Pulau Seram, Pulau Ambon, …

Penyelesaian Unresolved Segment Wilayah Naktuka Segment NoelBesi-Citrana Di…

Penetapan batas wilayah negara baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun yang berhadapan, merupakan hal yang penting untuk diselesaikan guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, Republik Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikan penetapan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan Republik Demokratik Timor Leste pada segmen Noel Be…

Perlindungan Hukum Terahadap Nasabah Yang Identitasnya Dipakai Tanpa Izin D…

Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…

Akibat Hukum Terhadap Debitur Karena Tidak Dihapusnya Jaminan Fidusia.

Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Wa…

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-380-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 SJA a

Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas - Kewajiban, Rahasia Jabatannya Dll

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

347 AND n

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Asas itikad baik adalah suatu hal yang seharusnya menjadi dasar satu pihak dalam mendaftarkan merek. Jika didapati pihak yang dalam mendaftarkan merek miliknya dengan sengaja meniru atau melakukan persamaan pada pokoknya dan persamaan secara keseluruhan terhadap merek pihak lain maka hal ini dapat menjadi alasan munculnya sengketa merek. Jika didapati suatu merek melakukan pendaftaran…

Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Atas Pelaksanaan Uji Kelayakan Kendaraan Be…

Pasal 49 Ayat 1 UU LLAJ mengatur bahwa kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib di uji kelayakannya. Kemudian dalam Pasal 234 Ayat 1 mengatur bahwa pengemudi, pemilik kendaraan, dan atau perusahaan angkutan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya. Fakta di lapangan yang terjadi masih ada kendaraan yang lalai dalam melaksanakan uji KIR sehingga mengakibatkan…

Perceraian Akibat Pelangggaran Taklik Talak Dan Dampaknya Terhadap Pemenuha…

Taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak istri yang diakui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ketika suami melanggar syarat taklik talak istri berhak mengajukan cerai guna menjamin terpenuhinya hak-haknya namun pada kenyataannya pelaksanaan pemenuhan hak istri setelah pelanggaran taklik talak sering terkendala, terutama dalam penegakan putusan perceraian ter…