KAJIAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP UPAYA HUKUM BANDING DALAM TINDAK PI…

Penangkapan terhadap seseorang dilakukan tanpa adanya bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidik terkadang bertindak tanpa dasar yang jelas, sehingga keputusan mereka terkesan asal-asalan atau kurang mempertimbangkan aspek hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas putusan bebas terhadap upaya hukum banding dalam tindak pidana pembu…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Filter digital Dalam Jual B…

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi jual beli, terutama melalui platform online. Salah satu komponen penting dalam e-commerce adalah penggunaan filter digital yang berfungsi untuk menyaring, memvisualisasikan, serta memasarkan produk kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan filter digital juga berpotensi me…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemer…

Dalam mempertimbangkan suatu putusan oleh majelis hakim juga menjadi langkah penting dengan memperhatikan segala aspek berupa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan pertimbangan hukum hakim yang merupakan argument yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutu…

“Kajian Norma Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumaha…

Penyelenggaraan TAPERA berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 seharusnya menjadi sarana negara untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak juga dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup sejaht…

Penggunaan Drone Misterius Dalam Konflik Antar Negara,

Perkembangan teknologi militer, khususnya penggunaan drone atau pesawat tanpa awak, telah menghadirkan tantangan baru dalam hukum humaniter internasional. Salah satu isu utama yang muncul adalah penggunaan drone misterius, yaitu drone yang digunakan dalam konflik bersenjata tanpa mencantumkan identitas atau bendera negara. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait p…

“Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Lebih Ringan Dari Tunt…

Tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia sering kali hukumannya tidak sesuai dengan harapan para pihak yang berperkara, hal ini tidak terlepas dari putusan hakim yang dijatuhi bagi terdakwa dalam persidangan, akibat dari putusan yang dirasa tidak sesuai akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyakarat bagi aparat penegak hukum, seperti tindak penganiayaan yang terjadi…

Koordinasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Instansi Daerah dalam P…

Pengawasan obat dan makanan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait koordinasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi daerah. Tanpa kerjasama yang efektif, pengawasan menjadi tidak optimal, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar standar keamanan produk. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan membahas bentuk ko…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penampuangan Bagi Pengungsi Dari Luar Negri …

Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…

Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Ala…

Penelitian ini bertolak dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berfungsi membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi warga sipil dari kejahatan perang. Hal ini diatur secara jelas dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pidana internasional. Kasus di Republik Demokratik Kongo menjadi contoh nyata di mana eksploitasi sumber daya alam (SDA) …

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor …

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat, kejahatan pun meningkat dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Pencurian adal…

Analisis penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara palestina …

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Analisis penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara palestina dan israel

No. Panggil

SI.598 EMI i1

“Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Toko Obat”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengad…

Deportasi Warga Negara Asing Yang Terlibat Kegiatan Makar Dalam Perspektif …

Perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek didalam kehidupan manusia di era Globalisasi pada saat ini turut mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan ini mempengaruhi pula aktivitas perpindahan penduduk antar Negara yang semakin dipermudah dan proses yang cepat. Warga Negara Asing yang melakukan perpindahan tersebut memiliki tujuan yang bermacam macam mulai dari be…

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Konten Bermuatan Pornografi”.

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di zaman ini, membuat umat manusia dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, teknologi yang semakin canggih tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif akan tetapi banyak yang menggunakan kehebatan teknologi untuk tindakan-tindakan negatif, seperti penyebaran konten pornografi yang akan memberi dampak b…

Penjatuhan Pidana Terhadap Orang Yang Bukan Pelaku Tindak Pidana,

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim Putusan atas suatu perkara.Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberat…

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Jasa…

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan modus jasa titip tiket konser online, sebuah bentuk kejahatan digital yang semakin marak seiring meningkatnya aktivitas transaksi elektronik di era teknologi informasi. Penipuan ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku yang mengaku memiliki akses khusus terh…

Analisis trade and cooperation agreement pasca-brexit terhadap penyelesaian s…

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Analisis trade and cooperation agreement pasca-brexit terhadap penyelesaian sengketa perikanan inggris perancis

No. Panggil

SI.596 CIO i1

Distribusi Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam Perikanan Berbasis Kewenangan Pe…

Pembaruan rancangan Transfer Ke Daerah, antara lain dilakukan melalui redesain dana bagi hasil guna memberikan kepastian alokasi yang lebih adil serta berpotensi menambah pendapatan daerah. Redesain dana bagi hasil tersebut diterapkan melalui penerapan prinsip by origin, prinsip by actual, prinsip eksternalitas dan berbasis kinerja. Namun dalam kenyataannya pengaturan distribusi Dana …

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESEHATAN DAN KESLAMATAN KERJA BAGI PEKERJA INF…

Pekerja informal memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara, namun seringkali mereka luput dari perlindungan hukum yang memadai terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya diberikan kepada pekerja informal, serta mengkaji tantangan …

Implementasi Pinsip Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjia Jual Beli Sayu…

Implementasi prinsip keadilan bagi para pihak dalam perjanjian jual beli sayur dengan sistem ijon. Sistem ijon merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, tanpa bukti tertulis, sehingga sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara petani sebagai penjual dan pengijon sebagai pembeli. Ketidakjelasan perjanjian ini berpotensi merugi…