Ditapis dengan
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN DANA DESA OLEH BENDAHARA
Negara Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun sering disalahgunakan oleh aparatur desa, termasuk bendahara desa. Kasus di Negeri Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, menunjukkan penyalahgunaan DD dan ADD oleh bendahara de…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAGUNAAN DANA DESA OLEH BENDAHARA
- No. Panggil
- SP.3048 CIN p1
Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Sebagai Pelaku Dengan Pendekatan…
Penelitian ini membahas implementasi diversi dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan anak di Polda Maluku. Fokus utama kajian adalah efektivitas penerapan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar peradilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris.…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Sebagai Pelaku Dengan Pendekatan Diversi,
- No. Panggil
- SP.3047 RIZ p1
Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Den…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 66 Ayat (1) menyebutkan Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Didalam ketentuan perjanjian kerja dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Pekerja Secara Tidak Tertulis,
- No. Panggil
- SE.3018 MOH e1
PEMBUKTIAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS …
Pembuktian tindak pidana korupsi sering kali menghadapi tantangan kompleks, terutama ketika melibatkan pemalsuan dokumen sebagai modus operandi. Salah satu bentuk pemalsuan yang krusial adalah pemalsuan tanda tangan, yang digunakan untuk membuat dokumen palsu atau tidak sah terlihat sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi cara membuktikan adanya pemalsuan tan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PEMBUKTIAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB)
- No. Panggil
- SP.3046 MIR p1
Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bag…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam melindungi investor dari praktik manipulasi pasar melalui pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi publik, Perlindungan hukum bagi investor terkait manipulasi di pasar modal diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Namun seiring dengan perkembangan pasar modal, pasar modal bu…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Terkait Manipulasi Pasar Di Pasar Modal.
- No. Panggil
- SE.3017 WIS e1
Kajian Yuridis Penerapan Pasal KUHP Dalam Kasus Penganiayaan Bersama
Tindak penganiayaan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. penganiayaan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilaku…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Yuridis Penerapan Pasal KUHP Dalam Kasus Penganiayaan Bersama
- No. Panggil
- SP.3045 SEL p1
Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Berdasarkan Hukum Ad…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah serius yang sering terjadi dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum dibuat untuk melindungi setiap korban dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Di sisi lain penyelesa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.989 BET p
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…
Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah Di Kabupaten Buru
- No. Panggil
- SH.763 JUN h1
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepenge…
nflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akiba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3016 DHA e1
Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
Kondisi terumbu karang di Wakatobi semakin memprihatinkan. Banyak terumbu karang mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau sianida, perubahan iklim, serta aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Untuk mencegah terumbu karang yang terus meningkat. Di perlukan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan sebagai …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
- No. Panggil
- SI.608 INA i1
Aspek Hukum Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Media Sosial,
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi secara signifikan, namun hal ini juga membuka peluang untuk penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual non-fisik. Pelecehan seksual non-fisik yang sering terjadi di media sosial, seperti komentar dengan nuansa seksual dan penyebaran konten pornografi, dapat memberikan dampak psikologis ya…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Aspek Hukum Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3044 RIS p1
Intervensi Kemanusiaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhiا
Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu bentuk tindakan dalam hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Namun dalam praktiknya, intervensi sering menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dilindungi oleh Pia…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Intervensi Kemanusiaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhiا di bimbing
- No. Panggil
- SI.607 MAN i1
Pencoretan E-roya Sertifikat Sebagai Jaminan Pada Kantor BPN Kota Ambon
Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam Pencoretan roya hak tanggungan, demi tertib administrasi pertanahan, setelah hutang debitur lunas, agar segera mendaftarkan roya hak tanggungan pada kantor pertanahan.Terdapat 2 jenis roya yaitu roya keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan yang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pencoretan E-roya Sertifikat Sebagai Jaminan Pada Kantor BPN Kota Ambon
- No. Panggil
- SE.1206 PAT e1
Akibat Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Melanggar Hukum a…
Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, di dahului dengan rangkaian upacara adat. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, sanksi sep…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Melanggar Hukum adat,
- No. Panggil
- SE.1205 ELI e1
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNI…
Provinsi maluku menjadi salah satu wilayah yang sering terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku terdiri dari perempuan dan anak anak. Maka Dalam hal upaya penanganan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah melak…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI MALUKU
- No. Panggil
- SP.3043 ERN p1
Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadi…
Putusan bebas (vrijspraak), pembebasan, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Pasal 183 KUHAP, Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan setidaknya dua bukti yang sah, bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb.)
- No. Panggil
- SP.3042 ITA p1
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- No. Panggil
- SP.3041 PRI p1
Kajian Hukum Internasional dan Hukum Nasional Tentang Impor Sampah Plastik …
Masuknya impor sampah plastik ke Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam aspek hukum dan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai impor sampah plastik serta bentuk pertanggungjawaban negara, khususnya negara pengirim sampah plastik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekat…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Hukum Internasional dan Hukum Nasional Tentang Impor Sampah Plastik dan Tanggung Jawab Negara,
- No. Panggil
- SI.606 TES i1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara