Kekerasan Seksual Verbal, Perguruan Tinggi, Penegakan Hukum.
Implementasi Convention OnThe Rights Of PersonsWith Disabilities (CRPD) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi masih cukup besar seperti diskriminasi, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pe…
Berbagai bentuk tindak pidana dapat ditemui dalam masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual non-fisik karena melanggar norma kesusilaan dan privasi orang lain. Voyeurisme merupakan salah satu bentuk parafilia, yaitu gangguan prefensi seksual yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk memuaskan hasrat seksual. Tindakan ini menimbulkan dampak serius pada korban, …
Latar belakang Penistaan agama ini merupakan tindak pidana yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Kebebasan beragama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang menyinggung simbol atau ajaran agama dapat menimbulkan keresahan …
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan…
Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Studi Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb
Diversi, Anak, Kekerasan Fisik
Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Msh. Permasalahan yang dikaji meliputi kualifikasi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini b…
Kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga, bahkan dianggap wajar. Seperti kasus di Buru Selatan dan Kecamatan TNS, dimana tindakan memukul, menjambak, menggigit dan mengikat anak di pohon sebagai hal yang wajar untuk mendidik anak. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menoleransi kekerasan fisik sebagai bentuk mend…
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, maraknya penggunaan platform digital seperti Binomo semakin memperumit proses pelacakan aliran dana ilegal. Kasus Indra Kenz menjadi sorotan karena ia diduga memanfaatkan platform Binomo untuk menipu masyarakat dan mengal…
Hukum adat adalah sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, berdasarkan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun temurun. Hukum ini tidak selalu tertulis tetapi ditaati dan memiliki sanksi sosial. Pela adalah suatu sistem kekerabatan dan ikatan persaudaraan yang telah lama hidup dalam masyarakat adat Maluku, termasuk di Pulau Seram, Pulau Ambon, …
Penetapan batas wilayah negara baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun yang berhadapan, merupakan hal yang penting untuk diselesaikan guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, Republik Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikan penetapan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan Republik Demokratik Timor Leste pada segmen Noel Be…
Perjanjian kredit seharusnya dilakukan antara pihak bank dengan calon debitur. Namun, dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan identitas, di mana data pribadi seseorang digunakan secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya kredit fiktif. Kredit fiktif tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik identitas yang disalahgunakan. Hal ini tidak hanya…
Penghapusan jaminan Fidusia merupakan kewajiban dari penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, faktanya banyak jaminan Fidusia yang tidak dihapus meski perjanjian telah berakhir, kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pemberi Fidusia. Salah satu contohnya, seorang debitur yang tidak dapat menjaminkan ke…
Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat dalam hal kepemilikan tanah warisan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum waris Indonesia melindungi hak mewaris anak angkat, bagaimana status anak angkat, dan pengaturan apa yang akan terjadi di masa depan. Anak yang diadopsi secara hukum oleh orang tua angkat disebut…