Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi Yang Stateless

Penelitian ini di latarbelakangi Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum…

Tinjauan Yuridis Tentang Prosedur Penerbitan Sertifikat Atas Tanah Di Desa Wa…

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan tempat tinggal penulis yaitu pada desa waemulang kecamatan Leksula, Kabupaten Buru selatan, dimana masyarakat Masalah yang terjadi di dalam masyarakat desa waemulang di kabupaten buru selatan terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, berawal dari adanya progr…

Tanggungjawab Grab Express Terhadap Konsumen Dalam Jasa Pengantaran Barang

Grab Express adalah salah satu layanan pengantaran barang yang diberikan oleh perusahaan Grab bagi masyarakat di Indonesia, grab express menawarkan jasa kepada konsumen berupa layanan jasa dengan driver/kurir sebagai mitra usaha dari perusahaan grab Indonesia. Namun layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan grab express masih saja terdapat berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh p…

Penyelesaian Sengketa Inggris Iran Terkait Hak Lintas Damai Kapal Stena Impero

Sejak perang Dunia ke II Hukum Laut banyak mengalami perubahan seiringdengan berkembangnya zaman. The United Conference on Trade Developmentmengatakan hampir lebih dari 77 persen dari perdangangan internasional diangkutmelalui laut. Sebagai bagian dari laut selat berperan penting bagi perdanganganinternasional salah satunya yaitu selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan satu-satunya jalur dist…

Perbuatan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Ditinjau dari Pasal 315 KUHP

Body shaming bisa dilakukan oleh siapa saja baik anak kecil, remaja, bahkan orang tua pun jika melakukan. Korban body shaming juga beragam mulai dari kalangan masyarakat biasa sampai pejabat Negara atau selebriti. Oleh karena itu, perlu upaya untuk menjamin hak-hak korban atau melindungi korban dengan peraturan mengenai penghinaan citra tubuh (body shaming). Adapun: Tujuan penelitian yai…

Implikasi Autopsi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat setelah kematian untuk menentukan penyebab dan cara kematian, dan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyakit atau cedera pada tubuh seseorang yang sudah meninggal. Untuk memperoleh bukti atau tanda-tanda bagi diri korban yang akan menunjukkan apakah telah terjadi kematian yang tidak wajar. Penegakan hukum untuk mencari keadilan, berpengaruh d…

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Polri Akibat Kelalaiannya Mengakibatkan Mati…

Penelitian ini membahas tentang kasus salah satu anggota Brimob Polda Maluku yang atas kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kejadian bermula ketika orang tua dari korban yaitu Michael Robert Manuhutu yaitu Simon Yakobus Manuhutu mendapat berita dari anak-anak bahwa anaknya yaitu Michael Robert Manuhutu terkena tembakan senjata api dari pelaku yaitu Bripka Markus Manuhut…

Urgensi Ratifikasi International Labour Organization (ILO) 169 sebagai bentuk…

Dilihat dari kasus-kasus sengketa masyarakat adat bahwa dengan upaya dari negara Indonesia mempercepat ratifikasi konvensi ILO 169 kiranya akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat adat karena ada perlindungan bagi masyarakat adat itu sendiri. Situasi ini mendorong pengembangan dan adopsi Konvensi ILO 169, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat d…

Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internas…

Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, namun dalam prakteknya masih saja terjadi pelanggaran terhadap hakhak masyarakat adat. Seperti kasus-kasus perempasan tanah adat, hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya yang dirampas, oleh Pemerintah maupun perusahan-perusahan swasta. …

Legalitas Invasi Militer Terhadap Kedaulatan Teritorial Negara Dan Pertanggun…

Invasi militer adalah tindakan pengerahan angkatan bersenjata suatu negara memasuki wilayah kedaulatan negara lain dengan tujuan menguasai, mengganti pemerintah yang ada, mengambil sebagian wilayah bahkan membantu wilayah memisahkan diri dari negara induknya. Kenyataannya, invasi militer kerap kali dilakukan seperti pada invasi militer Rusia ke Ukraina tahun 2022. Invasi militer tentu…

Problematika Buruh Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU…

Praktik kerja outsourcing faktanya sangat merugikan para pekerja sebab dalam hal gaji, pekerja hanya memperoleh gaji pokok dan uang makan yang besarannya sangat minim dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja bahkan tunjangan kesehatan dan kesejahteraan pun tidak di dapat dan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sewaktu-waktu. Amar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 m…

Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas

Lakalantas yang terjadi saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil yang dikendarai oleh RT adalah tindak pidana yang tidak masuk tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan…

Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampa…

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Anggaran Dana …

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang fenomenal di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, bahkan korupsi tidak hanya menjangkau aparat pemerintahan pusat saja tetapi juga aparat pemeritah desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penulisan ini…

Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…

Hukum Internasional Suatu Pengantar (Edisi Kedua)

Edisi

2

ISBN/ISSN

978-979-769-920-8

Deskripsi Fisik

xiv, 354 hlm., 23 cm

Judul Seri

Hukum Internasional Suatu Pengantar (Edisi Pertama)

No. Panggil

341 SEF i

Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia

Edisi

Ketiga

ISBN/ISSN

979-96055-1-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRO t

Studi Tentang Perilaku Kekerasan Pada Masyarakat Kei Kecil Kabupaten Maluku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.106 RIR s

Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Suap Di Jalan Raya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.104 HUW t

Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan Melalui Kebijakan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.103 RES i