Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perpanjangan Masa J…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.635 YON h1

Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan,

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.1029 GIR e1

Kajian Kriminologis Perbuatan Pencurian dengan Kekerasan di Kota Ambon (Stu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1849 LET p1

Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran

diaan BBM oleh Pemerintah juga harus seimbang dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan harganya juga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Akibat dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak membuat banyak pengguna kendaraan bermotor lebih sering membeli pada pengecer karena lebih cepat dan tidak perlu mengantri meskipun harganya cenderung lebih mahal. Dalam Pasal 43 sampai d…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…

Hak Aksesibilitasi Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Ambon Perspektif HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.413 MAH h

Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Terhadap Harta Di…

Restorative Justice (keadilan restoratif) atau dikenal dengan istlah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang proses pidana, kepol…

Kemampuan Hukum Pidana Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Mayantara (Cyb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.22 SAP k

Implimentasi Aksi PBB Dalam Mencegah Dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal

Perdagangan Internasional adalah sebuah hal yang nyata dan menjadi kebutuhan tiap Negara, namun juga terjadi Perdagangan Senjata Ilegal yang mengancam keaman negara maka dari itu PBB membuat Upaya Untuk Mengurangi Perdagangan Senjata Ilegal Dengan adanya UNTOC tahun 2000 dan Bagaimana Implementasi Aksi PBB dalam Mencegah dan Menghapus Perdagangan Senjata Ilegal. Jenis Penelitan yang dig…

Dampak Covid-19 bagi Para Pihak Dalam Perjanjian E-Commerce

Salah satu hak konsumen yang paling penting adalah hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Munculnya pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan bagi konsumen baik dalam mengkonsumsi barang-barang kebutuhan hidupnya maupun layanan jasa melalui perjanjian jual beli e-commerce. Oleh karena itu, hak konsumen atas kenyamanan dan keselamtan dalam mengonsumsi barang …

Legalitas Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Masalah penyalahguna narkotika yang lebih dikenal masyarakat sebagai narkotika merupakan masalah yang sangat rumit, karena membutuhkan penanggulangan secara luas dengan melibatkan kerjasama multi sektoral, multidisiplin, dan peran aktif dari pihak terkait. masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, konsekuen dan konsisten. Demi menyelamatkan pecandu narkoba dari bahaya yang menyert…

Pengawasan Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran Di Kota Ambon

Bahan Bakar Minyak merupakan suatu unsur penting untuk memenuhi keperluan masyarakat diseluruh negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. BBM juga merupakan salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, selain itu BBM dipergunakan untuk memenuhi keperluan rumah tangga, industry dan alat trasportasi untuk keperluan rumah tangga, industri maupun transportasi. Seiring deng…

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.466 SAW i

Perlindugan Tenaga Kerja Tanpa Kontrak Kerja Pada Kapal Penagkap Ikan (bobo) …

Perlindugan Tenaga Kerja yang bekerja tanpa adanya Kontrak kerja pada kapal penagkap ikan milik CV Tehoru. Dalam sebuah pelaksanaan pekerjaan antara pekerja dan pengusaha perusahaan harus selalu ada kontrak atau perjanjian kerja. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganasilis ba…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalu Proses Hibah

Unsur penting yang pertama dalam suatu perjanjian hibah adalah dengan cuma-cuma, dalam arti bahwa pemberian itu harus dengan sukarela tanpa pamri. Unsur yang kedua adalah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti bahwa ketika sipemberi hibah ingin menghibahkan benda yang menjadi hak milik nya harus adanya penerimaan secara sukarela dari si penerima hibah. Unsur yang ketiga adalah bahwa pem…

Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhad…

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1…

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Pemecatan Aparatu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.536 LET k

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.363 LET p

Wewenang Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.329 SAP w