Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besar Kem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.01 TIT p

Kualifikai Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tah…

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum terhadap perkembangan informasi transaksi elektronik yang berkembang cukup pesat. Berbagai informasi dengan begitu mudah dan cepat dapat kita peroleh melalui me…

Ganti Rugi Kepada Terdakwa yang Dinyatakan Tidak Terbukti Melakukan Suatu Tin…

Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu upaya hukum bagi terdakwa atau terpidana dalam memulihkan kembali apa yang seharusnya menjadi hak dan pemulihan kembali nama baik selama menjalani proses hukum bahkan sampai di pengadilan, apabila dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan karena terjadi kekeliruan di dalam proses pemeriksaan penangkapan, penahan…

Kajian Yuridis Perbuatan Zina dari Prespektif Asas Legalitas Formil dan Materil

Asas legalitas formil dan materil dalam RUU KUHP terjadi pertentangan karena terjadinya perbedaan penafsiran antara RUU KUHP pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) yang mengandung arti bahwa meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma so…

Larangan Eks Terpidana Korupsi Dalam Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Di…

Merujuk pada pasal 240 Ayat (1)k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa Eks Terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dengan syarat harus lima tahun bebas dari penjara dan keharusan mengumumkan kepada publik sebagai eks narapidana. Hal ini tak sesuai dengan PKPU 20 Tahun 2018 tentang tata cara pencalonan legislatif yang melarang eks terpidana korupsi untuk me…

Pertimbangan Majelis Dalam Putusan Bebas Bagi Anggota Polri (Perkara PN Ambon…

Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. oleh karena itu Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum harus menuntas pengedaran narkotika di indonesia, Namun dalam kenyataannya ada saja anggota polisi yang terjerat narkoba ba…

Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Terhadap Pelaku Prostitusi Melalui Media …

Penegakan hukum secara luas maupun sempit tentunya mempengaruhi keefektifan suatu keberlakuan hukum dalam pemberi efek jera kepada subjek hukum. Ius constituendum (hukum positif) di indonesia tentu dengan sistem hukum yang diatur sedemikian rupa berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum tentu tidak menutup kemungkinan kepada subjek hukum untuk membuat pelanggaran dan kejahatan, hal ini dikarenakan…

Penerapan Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tr…

Pengaturan tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problematika pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah menjadi perbincangan. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan Internet di masyarakat, khususnya penggunaan media sosial sebagai salah satu percepatan pemberian …

Analisis Yuridis Perilaku Penghinaan Dalam Konten Bernuansa Sara Melalui Jeja…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Salah satu permanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti facebook, twitter, path, instagram, dan lain-lain. Kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu konten-kenten yang beredar melalui media sosial seperti ujaran kebencian (Hate Speech), Tindakan komunikasi ya…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan (Studi Putusan No…

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kemba…

Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan …

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan…

Pengaruh Miras Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kepulauan T…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban darikekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan huk…

Penerapan Perbuatan Turut Serta Dalam Penanganan Tindak Pidana

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait konstruksi…

Prinsip-prinsip Dasar Pengaturan Ketentuan Umum Hukum Pidana Dengan Pembentuk…

Dinamika sistem hukum di Indonesia tanpa terkecuali sistem hukum pidana nasional menghendaki Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur hukum pidana materil diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai induk dari pada hukum pidana. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya implikasi, sehingga tak jarang terjadi konflik norma antara KUHP dan Undang-undang Khusus diluar KUHP. Metode yang digu…

Modus Operandi Mucikari Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersia…

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindung kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa tentunya perlu mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi-potensi untuk yang mereka miliki dapat berkembang, selanjutnya sanksi penegas hukum agar tidak mempekerjakan anak dapat dilhat dalam Undang-Undan…

Analisis Yuridis Tentang Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuh…

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Kemudian overcapacity merupakan suatu kondisi dimana telah terjadi kelebihan daya tampung warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah Apakah overcapacity di lembaga pemas…

Peran Aparat Kepolisian Dalam Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Kekerasan …

Kejahatan dalam era modernisasi di Indonesia membawa implikasi bagi kerja polisi. Yakni, polisi akan lebih besar lagi tanggung jawabnya mengamankan masyarakat dari berbagai kejahatan. Bentuk pengamanan ini bukan hanya dituntut dengan cepatnya penyelesaian perkara, tapi tuntutan hak-hak asasi manusia.Kejahatan kekerasan seperti yang telah terjadi beberapa Bulan lalu di kota Dobo Kabupaten Kepula…

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Pada …

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controve…

Dampak Hukum Tidak Diberikannya Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyi…

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sehingga semua komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki tugasnya masing-masing namun saling berkaitan satu sama lain sehingga dalam menjalankan tugasnya penyidik memiliki kewajiban, salah satunya adalah kewajiban untuk memberitahu penuntut umum apabila akan melakukan penyidikan sesuai yang telah diamanat…

Tinjauan Yuridis Kesalahan Pelaku Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem bernegara, karena sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana tidak hanya melibatkan kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil saja tetapi juga melibatkan korporasi sebagai badan hukum yaitu subjek hukum yang mempunyai peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi…