PenerapanPasal 107 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku…

Perkembangan kendaraan roda dua saat ini berkembang begitu cepat. Perkembangan ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas akan terus berkembang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan. Namun keberadaan ketentuan hukum ini membawa persoalan ditengah-tengah masyarakat. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang tersebut meng…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di …

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada satuan lalu lintas Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease dimana pelaku pelanggaran lalu lintas termasuk anak cukup banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran …

Penerapan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum Tentara Nasional Indonesia Yang…

Pada realitanya banyak anggota TNI yang bertindak diluar dari kewajaran, melakukan tindak pidana yang menyimpan dari nilai-nilai Sapta Marga. Misalnya saja tindak pidana persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh oknum TNI PRADA JYAS (24 tahun), terhadap korban RDK (17 tahun) dengan kronologis yang terdapat pada PUTUSAN Pengadilan Militer Ambon III-18 Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018. Sehingg…

Kajian Yuridis Terhadap Unsur Kebaruan Sebagai Alasan Penolakan Pendaftaran P…

Penolakan Paten Terkait Dengan unsur kebaruan memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Berdasarkan peraturan yang diatur oleh UU Paten pihak yang memohonkan paten disebut sebagai Pemohon dan di mohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM, dalam putusan penolakan, apabila pihak pemohon merasa keberatan atas …

Tanggungjawab Bank Terhadap Nasabah Dalam Praktek Bancassurance

Bancassurance adalah kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Pihak nasabah beranggapan keterkaitannya dalam kontrak asuransi tersebut adalah dengan pihak bank dan perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi klaim pihaknya akan meminta pihak bank ikut memenuhinya, jika pihak nasabah meminta pihak bank untuk memenuhi klaimnya, maka pihak bank akan menerus…

Penetapan Tersangka Pada Sidang Praperadilan (Studi Putusan PN Jakarta Selata…

Lembaga praperadilan merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Ruang lingkup praperadilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntuta…

Konstruksi Hukum Perbuatan Pengguguran Kandungan Dan Pembunuhan Anak Menurut …

Perbuatan pengguguran kandungan dan pembunuhan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pengguguran kandungan diatur pada Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Perbuatan pembunuhan anak juga diatur dalam KUHP pada Pasal 341, 342, dan 343. Didalam KUHP secara tegas menyatakan bahwa pengguguran kandungan dan pembunuhan anak adalah sesuatu yang dilarang. Namun perbuatan ini…

Tinjauan Beban Kesalahan Pelaku Kasus Korupsi Bandar Udara Jos/Orno Imsula di…

Pekerjaan Bandara Moa telah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemerintah pusat Cq. Kementerian Perhubungan RI dan telah diresmikan oleh presiden RI dan telah dioperasikan sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa adanya hambatan atau kendala apapun. Berdasarakan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap pengelolaan keuangan Pemerrintah Daerah Kabupten Maluku Barat Daya TA. 20…

Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri (Analisi…

Perkara dengan nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Ambmerupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterima di Pengadilan Negeri padahal sudah jelas bukan merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Kebasahan keputusan tata usaha negara yang diuji di PN dan 2) Status Huku…

Pengujian Undang-Undang Hasil Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika diperinci terdapat dua jenis undang-undang yang berbeda dari segi formil dan materil yaitu undang-undang dan undang-undang hasil ratifikasi, perbedaan terletak pada pelibatan DPR selaku pembuat undang-undang yang hanya dimintakan persetujuan peng…

Penerapan Sanksi Administratif Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah K…

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada pasal 20 mengatur tentang sanksi administratif yang dimana rumusan norma dari pasal tersebut tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisa penerapan sanksi administratif Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai dengan P…

Tinjauan Yuridis Terhadap Posisi Dominan Dalam Kasus Aqua Dan Le Mineral Seba…

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan sejak reformasi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, bertumbuh sebesar 5,7% dan merupakan yang tertinggi dibanding emerging market di dunia. Salah satu cara menjaga pertumbuhan dilakukan dengan menjaga persaingan antar pelaku usaha tetap sehat. Pengawasan dan pengontrolan ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupaka…

Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pe…

Penelitian mengenai Peran PPAT Sementara Dalam Pensertifikatan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT SEMENTARA) adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Camat maupun Kepala Desa dapat pula menjadi PPAT di wilayahnya. Hal ini disebabkan suatu keadaan tertentu (kondisi g…

Penggunaan Virtual Currency Tanpa Regulator Dalam Transaksi Pembayaran

Penggunaan virtual currency dalam transaksi pembayaran semakin meningkat di Indonesia, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran Pasal 34 (a) telah dilarang melakukan transaksi pembayaran namun masyarakat masih menggunakan virtual currency dalam transaksi pembayaran, yakni sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ia…

Penerapan Prinsip Good Faith Dalam Menjalankan Kewajian Hukum Sebagai Anggota…

Prinsip Good Faith (itikad baik) adalah setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak dan bahwa interaksi atau hubungan internasional didasarkan pada niat baik. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Prinsip good faith merupakan persyaratan moral yang menjadi pemicu agar …

Tanggung Jawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.06 SON t

Asas-Asas Keseimbangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Wilayah Laut Dan Pes…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.05 TJI a

Kajian Yuridis Terhadap Pengurusan Piutang Negara Dan Pelaksanaannya (Studi K…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.04 SOL k

Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daer…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.03 IDH k

Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Sumatera Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

D.02 ZAN o