Ditapis dengan
Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 144…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga, pelaku perbuatan kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku keke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1324 TAM t
Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo…
Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.171 FIN i
Tinjauan Hukum Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Wilayah Kashmir an…
Perang antara India dan Pakistan dalam memperebutkan wilayah startegis Kashmir sangat mengganggu keamanan dikawasan Asia Selatan. Oleh karena itu, sengketa tersebut menarik banyak perhatian dari berbagai negara di dunia termasuk Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian damai yang ditempuh oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri sengketa Kashmir adalah dengan mengeluarkan resolusi No 47 tahun 1987, nam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.170 PAT t
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Barang Jaminan fidusia yang dijual …
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kreditur atas barang jaminan Fidusia Kepada Kreditur dan apakah Kelemahan-Kelemahan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Suatu Perjanjian Jaminan Fidusia. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa:kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kr…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.702 LES p
Kajian Hukum Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek
Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Logo dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, logo dilarang pencatatannya dalam Pasal 65 UU Hak Cip…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.701 LOP k
Kajian Yuridis Hak Cipta Terhadap Hak Siar Piala Dunia Tahun 2014
Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Sengketa yang terjadi dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan PT. INTER SPORT MARKETING. Perusahaan ini adalah perusahaan pemegang hak cipta berupa lisensi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.700 AKI k
Kajian Yuridis Terhadap Status Hukum Tanah Eigendom Verponding Sebagai Tanah …
Berdasar Undang-Undang No. 1 tahun 1958 menegaskan bahwa tanah-tanah bekas tanah partikelir (Tanah Eigendom bercorak istimewa dan Eigendom biasa diatas 10 bouw) karena hukum seluruhnya serentak menjadi Tanah Negara, namun kenyatannya terdapat sengketa dalam penerapannya yaitu adanya klaim masyarakat adat atas tanah tersebut menjadi tanah adat.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.699 TAM k
Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…
Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.169 FAB t
Penyelesaian Sengketah Batas Tanah Ulayat Desa Waeraman dan Desa Trukat di Ke…
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagai mana penyelesaian sengketa batas tanah ulayat desa waeraman dan desa trukat dikecamatan fena fafan, mengingat sampai saat ini kedua desa tersebut masih bermasalah terhadap batas tanah dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.698 LES p
Status Hukum Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Perspektif …
Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama.Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.168 SOH s
Implementasi Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara …
Kejaksaan selaku lembaga pemerintahan yang bertugas selaku penegak hukum yang melakukan kekuasaan negara di bidang penututan, serta mengemban tugas lain termasuk dalam kasus perdata, dimana Jaksa Pengacara Negara dalam perannya selaku kuasa hukum negara ataupun pemerintah. Peran kejaksaan dibidang Perdata serta Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tent…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.697 TUH i
Kajian Yuridis Terhadap Pembayaran Menggunakan Mata Uang Virtual (Virtual Cur…
Perkembangan mata uang virtual ini menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia, khususnya yang mengenai perundang-undangan dan serta kebijakan yang terkait dengan mata uang. Penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran pada dasarnya bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Mata Uang. Selain itu, oleh karena mata uang virtual adalah mata uang yang ada didalam d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.696 TUA k
Penerapan Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Terhadap Pelanggaran Hak As…
Penerapan Prinsip Responsibility to Protect terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia: secara garis besar membahas mengenai Setiap hak yang ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan kepada seseorang karena memang menjadi miliknya. Penetapan hak berhubungan dengan yang memilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan era…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.167 LES p
Eksistensi Kantor Perwakilan OPM di Inggris Menurut Hukum Internasional
Penelitian hukum yang berjudul “Legalitas Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris Menurut Hukum Internasional”, ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Inggris agar menutup kantor tersebut. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah Kantor OPM di Oxford Inggris memiliki eksistensi dalam hukum internasional. Metode penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.166 LAT e
Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB
Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.165 RAC p
Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap Pelaku Perekrutan Tentara Anak dalam …
Merekrut tentara anak secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada, dikarenakan anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi dalam keadaan damai maupun perang. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur diantaranya dalam Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian membentuk Mahkahmah Pidana Internasional tahun 2002, yang secara hukum melarang perekrutan anak di bawah umur 15 tahun dan meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.164 GAN p
Fenomena Perilaku Premanisme Di Sekitar Pasar Mardika (Tinjauan Dari Perspekt…
Perilaku premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat.Aksi-aksi premanisme pada daerah ambon khusus pada kawasan pasar mardika ambon dewasa ini semakin meningkat dan sangat meresahakan masyarakat. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.Preman pada umumnya tidak disida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1323 MON f
Kualifikasi Menggunakan dan Menguasai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 6…
Tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat dalam diri semua kalangan. Hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap generasi-generasi penerus bangsa jika narkotika tersebut disalahgunakan dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, dan juga meningkat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan tra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1322 FRE k
Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD. Tunjangan perumahan merupakan tambahan penghasilan tetapi tidak termasuk dalam penghasilan tetap Anggota DPRD karena sifat tunjangan perumahan dan transportasi dapat dihentikan dan digantikan dengan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, sehingga tunjangan perumahan tid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.376 JOH p
Kedudukan Piagam PBB Terhadap Enemy State Dalam Hukum Internasional
PBB merupakan salah satu organisasi Internasional dengan tujuan untuk memelihara perdamaian Dunia, setelah kegagalan yang dialami oleh LBB dalam misi yang serupa. PBB sebagai subjek Hukum Internasional mempunyai organ yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai peran yang sangath penting dalam menyelesaian konfl…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.163 AUL k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara