Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Terhadap Perjanjian Timur Gende Analysis P…

Negara sebagai anggota masyarakat internasional memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Untuk dapat mencapainya hal itu, akan timbul suatu ketergantungan yang berimplikasi pada lahirnya kerja sama internasional antar negara, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. membuat …

Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …

Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…

Kewenangan Inspektorat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 2). Dengan deimikian Pendapatan Dana Desa di atur …

Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi

Pengetahuan Tradisional atau traditionalknowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah adat atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yangmeliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya yang harus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi…

Pengembalian Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Kajian Putusan …

Pada dasarnya tindak pidana penggelapan mengakibatkan kerugian bagi korban selaku pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga terdapat penyalagunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk korban tindak pidana penggelapan selama ini merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut, sehingga pengem…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…

Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…

Penguasaan Tepi Barat Dan Jalur Gaza Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Inter…

Israel dan Palestina adalah dua negara yang terlibat perselisihan lebih dari tujuh decade, salah satu isu pokok dari perselisihan yang terjadi ialah menyangkut kedaulatan wilayah bagi kedua belah pihak. Awal mula konflik batas wilayah antara Palestina dan Israel adalah Israel yang didukung Inggris membuat Deklarasi Balfour untuk mendirikan Negara Israel bagi bangsa Yahudi pada 2 November 1917 y…

Pembatalan Orderan Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Onlin…

Moda transportasi dimiliki secara personal oleh driver. Faktor yang mendorong driver tertarik Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang nyaman, aman, dan murah selama ini menjadi dambaan. Perkembangan teknologi yang semakin masif pada akhirnya mampu menjawab tantangan itu. Go-jek merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi yang memudahkan individu melak…

Keabsahan Pemusnahan Sopi Oleh Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan sopi dan apakah tindakan pemusnahan sopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sah menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan (statute approach) atau pendekatan perundang-undangan dan (conseptual approach) atau pendekatan konseptual. B…

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…

Kedudukan Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.406 PAT k

Penyalahgunaan Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Ind…

Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat …

Akibat Hukum Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen

Akibat Hukum wanprestasi pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian kosumen. Usaha laundry yang seharusnya diharapkan untuk memperingan pekerjaan dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian kenyataanya tidak demikian. Banyak sekali kasus yang terjadi yang merugikan konsumen sebagai pengguna jasa. Kerugian yang sering sekali dialami oleh pengguna jasa laundry ini seperti kehilangan atau rusak beru…

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penangkapan Ikan Yang Tidak Di Daftarkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.405 SUA p

Penyelesaian Perilaku Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid (Stud…

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesiyang diembannya.Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Perllindungan hukum berisfat meluas bukan hanya di dalam dunia pemerintahan atau hanya bisa kita temukan pada instansi tertentu tetapapi perlindungan hukum bersifat umum atau meluas seperti di dalam lembaga pendidikan contohn…

Kajian Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penahanan Anak-anak Sebagai Ene…

Anak sebagai bagian dari generasi muda adalah merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan juga merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan nasional.oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkemban…

Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Persyaratan Formil Dan Materiil Berkas Perkara Dalam Proses Penyidikan Untuk dimulainya penyidikan harus diberitahukan kepada Kejaksaan. Setelah pemberkasan selesai, penyidik segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum, disertai dengan surat pengantar Berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP, Penuntut umum mempunyai wewenang …

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Tinjauan Anggota Eks ISIS Sebagai Stateless Dalam Hukum Internasional

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negaranya. Ikatan hukum inilah yang membuat seseorang dapat menikmati hak-hak asasi manusia yang termuat di dalam instrumen hukum internasional maupun dalam ketentuan hukum nasional masing-masing negara. Dalam kasus ingin pulangnya ratusan warga negara eks ISIS jika ditinjau dari sisi yuridis terdapat sedikit kompleksitas men…

Pengaturan Tentang Keselamatan Pelayaran Bagi Kapal-Kapal Asing Yang Melakuka…

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memeliki laut yang sangat luas dan didalmnya terdapat 3 (tiga) alur laut kepulauan yang ramai dilayari kapal-kapal asing dari berbagai negara. Hal ini membuat wilayah peraiaran Indonesia sangat rentang terjadinya kecelakaan kapal dan berbagai potensi ancapan keamanan dan keselamatan pelayaran lainnya. Oleh karena itu, implementasi ketentuan yang meng…