Ditapis dengan
Pemberlakuan Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan ini mengatur tentang desa dan desa adat termasuk prosedur pemilihan Kepala Desa termasuk syarat calon Kepala Desa dengan pengecualian terhadap desa adat dapat menggunakan mekanisme khususnya. Desa Mariri yang adalah desa adat pada tahun 2015 melakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung berd…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.416 GAI p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih
Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.415 LAK p
Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi pajak (tax administration) adalah pencatatan, penggolongan penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak . Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungutan pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak sehingga berhubungan erat dengan wajib pajak yang dipeng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.414 ARL p
Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Kabu…
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Berdasarkan analisi data pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam hal wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan j…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.413 BOR t
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani
Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.412 ELE t
Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.411 EMR t
Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi pada prinsipnya kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara tektual tetapi lebih bersifat kontekstual. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminal tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara in abstacto harus memberi pembaharuan atau landasan yang dapat memiliki nilai efektifitas dan efisiensi bagi sub sistem peradilan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1402 NEY k
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Kepulauan Aru
Bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semaki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1401 KAU p
Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Tugas Pemer…
Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam perkembangannya keberadaan BPD di Kabupaten Kepulauan Aru masih belum maksimal dalam tugasnya terutama untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.410 REN t
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan…
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hokum terhadap pekerja seks komersil anak di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1400 UTA p
Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Terhadap Perjanjian Timur Gende Analysis P…
Negara sebagai anggota masyarakat internasional memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Untuk dapat mencapainya hal itu, akan timbul suatu ketergantungan yang berimplikasi pada lahirnya kerja sama internasional antar negara, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. membuat …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.227 NAS p
Implementasi Negosiasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional …
Tujuan dari penulis ini adalah untuk memberikan penjelasan secara umum tentang metode atau cara-cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara, Terhadap berbagai cara bagi suatu negara untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional dan tergantung kepada masing-masing negara tersebut untuk cara penyelesaian apakah memiliki penyelesaian dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.226 MAL i
Kewenangan Inspektorat Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Dana Desa
Dana Desa yang bersumber dari APBN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 2). Dengan deimikian Pendapatan Dana Desa di atur …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.409 RUM k
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi
Pengetahuan Tradisional atau traditionalknowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah adat atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yangmeliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya yang harus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Hak cipta Tahun 2014 bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.739 SOU p
Pengembalian Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Kajian Putusan …
Pada dasarnya tindak pidana penggelapan mengakibatkan kerugian bagi korban selaku pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga terdapat penyalagunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk korban tindak pidana penggelapan selama ini merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut, sehingga pengem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1399 LAT p
Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata…
Keabsahan Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi patut diuji konstitusionalitasnya dikarenakan pembentukan Undang-Undang ini tidak dimuat dalam Program Legislasi Nasional dan terkesan cacat prosedur. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui prosedur pembentukan ser…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.408 RET k
Penguasaan Tepi Barat Dan Jalur Gaza Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Inter…
Israel dan Palestina adalah dua negara yang terlibat perselisihan lebih dari tujuh decade, salah satu isu pokok dari perselisihan yang terjadi ialah menyangkut kedaulatan wilayah bagi kedua belah pihak. Awal mula konflik batas wilayah antara Palestina dan Israel adalah Israel yang didukung Inggris membuat Deklarasi Balfour untuk mendirikan Negara Israel bagi bangsa Yahudi pada 2 November 1917 y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.225 MAR p
Pembatalan Orderan Yang Dilakukan Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Onlin…
Moda transportasi dimiliki secara personal oleh driver. Faktor yang mendorong driver tertarik Seiring perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang nyaman, aman, dan murah selama ini menjadi dambaan. Perkembangan teknologi yang semakin masif pada akhirnya mampu menjawab tantangan itu. Go-jek merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi yang memudahkan individu melak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.734 MAS p
Keabsahan Pemusnahan Sopi Oleh Kepolisisan Negara Republik Indonesia
Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan sopi dan apakah tindakan pemusnahan sopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sah menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan (statute approach) atau pendekatan perundang-undangan dan (conseptual approach) atau pendekatan konseptual. B…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.407 SEL k
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama
Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1398 PAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara