Ditapis dengan
Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Anggotanya Dalam Hal Terjadinya…
Terjadinya pembubaran suatu koperasi karena diduga melakukan penggelapan uang, maka dalam hal ini para anggota koperasi merasa dirugikan. Pihak koperasi dalam hal ini tidak melakukan ganti kerugian terhadap para anggotanya yang merasa dirugikan. Hal ini tentu bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 34 ayat ( 1 dan 2 ). Perumusan masalah yang dapat diambil dari uraian di atas ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.738 RUT p
Tanggung Jawab Arsiparis Dalam Pengelolaan Arsip Daerah Di Kabupaten Maluku B…
Berbicara mengenai tindakan hukum berkaitan dengan efektifitas kearsipan dalam pelaksanaan administrasi sebuah organisasi atau lembaga negara, dimana arsip merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan,sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organissinya. Proses pengelolaankarena itu suatu lembaga dalam mengelola kearsipannya harus memperhatikanPene…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.425 PRO t
Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Pendukung Islamic State Of Iraq…
Rakyat Indonesia yang telah mendapatkan status kewarganegaraan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menjadi Warga Negara Indonesia dan dengan sendirinya mendapatkan ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.424 SOU s
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.423 ILE p
Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Yang Melakukan Tindak Pidana …
Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.422 MAR k
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang
Demi mewujudkan Peraturan perundang-undangan yang partisipatif, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan Masyarakat dapat berprtisipasi dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui status undang-undang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat dan akibat hokum da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.421 TUH p
Komite Pengawas Perpajakan Dalam Memberikan Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan amanat Pasal 36C UU KUP, Menteri Keuangan membentuk PMK Nomor 54/PMK.09/2008, yang terakhir dirubah dengan PMK Nomor 18/PMK.09/2020 tentang Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak). Komwasjak bertujuan mendorong terwujudnya kultur baru, nilai baru dan tatakelola yang baik di lingkungan instansi perpajakan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.420 MUN k
Pengaruh Disiplin Aparatur Sipil Negara Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan…
Keasyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon dalam meningkatkan kelancaran pelayanan publik serta menjamin efektivitas, efisiensi, dan kedisiplinan pegawai, melihat pada kedisiplinan kerja pegawai mengenai hari kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk bekerja secara formal, jam kerja normatif adalah sejumlah wakt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.419 MUS p
Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.418 RAH k
Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Dikaitkan Dengan Pemberhentian Tidak …
Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN dibuat dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Terkait …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.417 SAB k
Pemberlakuan Syarat Calon Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan ini mengatur tentang desa dan desa adat termasuk prosedur pemilihan Kepala Desa termasuk syarat calon Kepala Desa dengan pengecualian terhadap desa adat dapat menggunakan mekanisme khususnya. Desa Mariri yang adalah desa adat pada tahun 2015 melakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung berd…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.416 GAI p
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih
Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.415 LAK p
Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Administrasi pajak (tax administration) adalah pencatatan, penggolongan penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak . Tax administration merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungutan pajak dan wajib pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak sehingga berhubungan erat dengan wajib pajak yang dipeng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.414 ARL p
Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemenuhan Pembangunan Jalan Di Kabu…
Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Berdasarkan analisi data pengaturan kewenangan pemerintah kabupaten /kota dalam hal wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Selanjutnya wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan j…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.413 BOR t
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani
Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.412 ELE t
Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.411 EMR t
Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana korupsi pada prinsipnya kebijakan kriminal tidak membicarakan hukum secara tektual tetapi lebih bersifat kontekstual. Hal ini dikarenakan kebijakan kriminal tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara in abstacto harus memberi pembaharuan atau landasan yang dapat memiliki nilai efektifitas dan efisiensi bagi sub sistem peradilan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1402 NEY k
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Kepulauan Aru
Bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semaki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1401 KAU p
Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Tugas Pemer…
Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam perkembangannya keberadaan BPD di Kabupaten Kepulauan Aru masih belum maksimal dalam tugasnya terutama untu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.410 REN t
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan…
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas bentuk perlindungan hokum terhadap pekerja seks komersil anak di kepulauan Aru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1400 UTA p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara