“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…

Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artifi…

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang berbasis kecerdasan buatan(Artificial intelligence)

No. Panggil

SE.1201 NUR e1

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Bisnis

Penerapan asas itikad baik merupakan pelaksanaan suatu perjanjian dengan sikap jujur, tulus, serta berlandaskan pada norma kepatutan dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun faktanya, asas ini dilanggar oleh Ayu Ting Ting yang secara sepihak memasarkan produk pribadinya saat masih berlakunya perjanjian tanpa pers…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern

Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…

Keabsahan penetapan kepala desa terpilih yang telah dibatalkan oleh pengadi…

UU No. 6 Tahun 2014 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa, menjadi dasar hukum dalam melakukan pemilihan kepala desa yang memberikan kewenangan kepada panita pemilihan …

kajian yuridis terhadap tanggung jawab penyedia platfofm e-commerce di era …

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan, khususnya melalui kehadiran e-commerce berbasis platform digital. Transaksi elektronik yang semakin marak menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan tanggung jawab penyedia platform terhadap pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur jual be…

PENGANGKATAN TENAGA HONORER GURU OLEH KEPALA SEKOLAH TANPA REKOMENDASI DI…

Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki salah satu tujuan penting yang termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan itu kemudian di pertegas dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa: “Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kom…

Kekuatan Mengikat Perjanjian Gadai Akibat Kelalaian Karyawan

Penelitian ini secara komprehensif mengkaji kekuatan mengikat perjanjian gadai yang dipengaruhi oleh kelalaian karyawan dalam proses pelaksanaannya. Perjanjian gadai, sebagai instrumen jaminan kebendaan yang diatur secara spesifik dalam Pasal 1150 hingga 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), secara fundamental memiliki daya ikat yang kuat (pacta sunt servanda), memberikan…

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Bank Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Setela…

Kehidupan masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai keperluan baik untuk diri pribadi ataupun untuk usaha yang ingin dibangunnya. Dalam hal pembangunan ekonomi di berbagai kawasan negara, terkhusus aktifitas bisnis yang dilakukan para pelaku bisnis ataupun yang dilakukan oleh para individu tidak mungkin terlepas dari pertumbuhan keperluan dana melalui kredit, dan pemberian fasilitas kred…

Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Kriminal Bersenjata

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui bentuk petanggungjawaban hukum pidana kelompok kriminal besenjata sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan dari KKB/KSB/OPM bukanlah sebagai terorisme sehingga pemerintah lebih jeli dalam melihat hal ini agar UndangUndang yang digunakan juga sesuai dengan bentuk perbuatan dan tindakan sehingga tidak bertentangan dan bentuk pertanggungja…

“Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Secara Verbal Oleh Tenaga Pen…

Kekerasan Seksual Verbal, Perguruan Tinggi, Penegakan Hukum.

ImplementasiConvention OnThe Rights Of Persons With Disabilities (CRPD Terh…

Implementasi Convention OnThe Rights Of PersonsWith Disabilities (CRPD) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi masih cukup besar seperti diskriminasi, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pe…

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Voyeurisme

Berbagai bentuk tindak pidana dapat ditemui dalam masyarakat, salah satunya adalah kekerasan seksual non-fisik karena melanggar norma kesusilaan dan privasi orang lain. Voyeurisme merupakan salah satu bentuk parafilia, yaitu gangguan prefensi seksual yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model untuk memuaskan hasrat seksual. Tindakan ini menimbulkan dampak serius pada korban, …

”Kajian Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama”

Latar belakang Penistaan agama ini merupakan tindak pidana yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk. Kebebasan beragama telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai regulasi lainnya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tindakan yang menyinggung simbol atau ajaran agama dapat menimbulkan keresahan …

Upaya Penangkapan Pelaku Pembunuhan Siswi Sma Di Polres Seram Bagian Timur …

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan…

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga …

Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Studi Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Amb

Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi…

Diversi, Anak, Kekerasan Fisik

TANGGUNG JAWAB PENERIMA PENITIPAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIA…

Jasa titip merupakan suatu bentuk usaha baru yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian yang timbul dari jasa titip tersebut secara hukum diakui sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan memiliki kekuatan pembuktian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tra…

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan studi kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Msh. Permasalahan yang dikaji meliputi kualifikasi Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pelaku peredaran kosmetik tanpa izin edar, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini b…

Kualifikasi kekerasan fisik terhadap anak

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran yang masih sering terjadi di lingkungan keluarga, bahkan dianggap wajar. Seperti kasus di Buru Selatan dan Kecamatan TNS, dimana tindakan memukul, menjambak, menggigit dan mengikat anak di pohon sebagai hal yang wajar untuk mendidik anak. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih menoleransi kekerasan fisik sebagai bentuk mend…