Fungsi ICRC Untuk Melindungi Kemanusiaan Penduduk Sipil Dalam Penguasaan Taliban

Akibatnya dari perang ini tentu telah banyak jatuh korban baik dari pihak sipil maupun dari pihak militer. Salah satunya adalah perang penguasaan Taliban dalam penaklukan terhadap hamper lebih dari 12 Provinsi Afghanistan. Penguasaan kembali Taliban atas Afghanistan setidaknya membawa dampak dan krisis kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Afghanistan. Taliban telah melakukan tindakan-…

Restitusi Uang Kembali ke Bentuk Donasi Dalam Transaksi Pembayaran

Dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau di tegaskan dalam pasal 4 UUPK, Konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai besar kecilnya uang kembalian tersebut serta mendapat pelayanan secara jujur tanpa diskriminatif. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang, Tinjauan dari Undang-Undang te…

Analisa Pasal 49 KUHP Terhadap Pengobatan Dan Atau Perawatan Tanpa Keahlian D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.55 SAM a

Asas Pemeriksaan Bebas Dan Tidak Boleh Ada Paksaan Dalam Sistem Peradilan Pid…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.24 MAN a

Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Pengenaan Sanksi Pidana Denda Bagi Orang Yang Menolak Untuk Divaksin

Peraturan Presiden No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden N0 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus disease 2019 (Covid-19) telah mengatur mengenai sanksi bagi orang yang menolak vaksin akan dikenakan Sanksi Pidana Denda. Namun Hasil kajian Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI dari April hing…

Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan

Ganja merupakan narkotika golongan I memuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal pengunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunaka…

Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam T…

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan ma…

Kekuatan Mengikat MOU Survey Demarkasi Batas Internasional Antara Pemerintah …

Indonesia dan Malaysia mempunyai perbatasan di darat yaitu terdapat di pulau Kalimantan yang memanjang dari arah barat menuju timur Kesepakatankesepakatan tentang penetapan garis perbatasan ini dapat diketahui berdasarkan The Boundary Convention antara pemerintah Belanda dan inggris yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891. Kemudian ditetapkan kembali berdasarkan The Bou…

Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 1…

Penyebaran pandemic Covid 19 yang saat ini terjadi haruslah ditangani dengan cepat dan tepat oleh pemerintah salah satunya untuk membatasi pergerakan masyarakat. Pemerintah Kota Ambon pula mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Di Kota Ambon sebagai sarana agar masyarakat mematuhi k…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Sungai Nil Dalam Pemanfaatan Bagi Neg…

Hukum internasional adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara karena wilayah termasuk dalam salah satu karakteristik terbentuknya suatu negara yang diatur dalam Konvensi Montovideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah dimana tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Kedaulatan tertinggi suatu negara dibatasi oleh ba…

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.537 TAM k

Pemenuhan Hak Tersangka Guna Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.123 SAM p

Keabsahan Pemusnahan Sopi Oleh Kepolisisan Negara Republik Indonesia

Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemusnahan sopi dan apakah tindakan pemusnahan sopi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sah menurut peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan (statute approach) atau pendekatan perundang-undangan dan (conseptual approach) atau pendekatan konseptual. B…

Penentuan Delimitasi Batas Maritim Laut Teritorial Di Selat Malaka Antara Ind…

Pengaturan serta penetapan mengenai batas laut teritorial belum adanya kejelasan mengenai batas laut tersebut, antara Indonesia dan Malaysia yang sampai saat ini sulit di selesaikan seperti yang sedang di sengketakan sekarang yaitu di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah Delimitasi batas maritim laut teritorial di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. M…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…

Studi Tentang Ancaman Pidana Mati Dalam Tipikor (Kajian Terhadap Pasal 2 Ayat…

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (Ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra O…

Studi Kriminologis Kenakalan Remaja Di Kota Ambon

Kenakalan anak tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku, nilai-nilai yang dominan yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang biasanya bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Metode pene…

Urgensi Penetapan Batas Maritim Indonesia-Vietnam dan Dampak Terhadap Kejahat…

Suatu negara memiliki hak klaim kawasan maritim sesuai dengan zona-zona maritim. Namun, tak dapat diingkar bahwa setiap negara memiliki perbatasan dengan negara lainnya. Sehingga dapat menimbulkan overlapping atau tumpang tindih klaim disuatu wilayah. Beberapa tahun belakangan ini, delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Vietnam menjadi hangat diperbicarakan. Hal ini disebabkan karena…

Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Hal Penetapan Status Tersangka Berdasarka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.941 MAN p