Ditapis dengan
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern
Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern,
- No. Panggil
- SH.732 MAN h1
Sistem Pemerintahan Indonesia
Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9795185500
- Deskripsi Fisik
- vi, 189 hlm. ; illus. : 20,5 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353 SYA s
Hukum Pemerintahan Daerah :di indonesia
Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 979342107X
- Deskripsi Fisik
- xi, 150 hlm. : illus. ; 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352. 598 SUN, n
Kedudukan Negeri Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupat…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan jenis data sekunder…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.584 TUN k
Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.574 LAR k
Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya
Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.570 SEL k
Problematika Tindakan Pemerintah Daerah Melakukan Penetapan Taniwel Sebagai D…
Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis adat bukan saja mengalami permasalahan penataan secara struktural, akan tetapi dalam implementasinya peraturan daerah juga banyak menghadirkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa sebagai dampak dari perubahan yang dialami oleh desa sebagai sebuah kesatuan sosial. Contoh persoalan lemahnya peran adat dalam kehidupan masyarakat adalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.563 NIW p
Pengawasam Terhadap Pelanggaran Ilegal Logging Di Hutan Djamona Raa Petuanan …
Tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe pengawasan yang digunakan atas praktek illegal logging di hutan djamona raa petuanan desa rebi, kemudian untuk mengetahui tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas paraktek illegal logging di desa rebi. Jenis Penelitian ini tergolong dalam Penelitian hukum normatif Penelitian Memilik dua rumusan masal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.558 PAL p
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Dalam Pengelolaa…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Wisata Pantai untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesetaraan, proporsionalitas, keadilan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan mas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.556 SIL t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara