Ditapis dengan
Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
- No. Panggil
- SE.3039 SHE e1
Kedudukan Alat Bukti Sertifikat Elektronik Hak Atas Tanah Pada Perkara Perdat…
Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya alat bukti baru dengan berbasis elektronik salah satunya adalah dokumen elektronik. Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, di tampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.983 RAT k
Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya T…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalah gunaan Dana Desa. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan mem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.572 ROM k
Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Mi…
Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Namun, tiga bulan setelah penandatanganan Pemerintah Malaysia terbukti tidak menjalankan isi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Imigrasi Malaysia masih menggunakan proses konversi visa dari visa turis menjadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.409 IRA k
Efektivitas Kekuatan Mengikat Sanksi Adat Bagi Pelaku Pelanggaran Zina di Des…
Pengaturan perzinaan di dalam segi adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat khususnya di Desa Ilih Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya karena masyarakat selalu menggunakan adat untuk menyelesaikan pelanggaran zina yang terjadi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa denda adat dengan tujuan adanya efek jera bagi pelaku. Namu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1650 FER e
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.505 WAS k
Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…
Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.844 FAU a
Kekuatan Hukum Titah Raja Negeri Kabauw Kabupaten Maluku Tengah dalam Perspek…
Hukum adat merupakan suatu hukum yang masih eksis sampai dengan hari ini dan diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai macam peraturan perundanganperundangan, dalam kenyatannya pengakuan terhadap hukum adat ini merupakan bagian dari pada suatu implementasi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.477 SAL k
Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam Persidangan Perkara Perdata
Dokumen elektronik yang berisi setiap informasi elektronik yang diolah kembali sehingga dapat dilihat atau diterima oleh manusia melalui sistem elektronik ataupun komputer. Dalam persidangan perkara perdata pembuktian dalam perkara perdata belum bisa dikatakan tuntas meskipun di dalam undang-undang sudah terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur kedudukan alat bukti elektronik yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.816 PER k
Kedudukan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Nomor: 443/11/Se/2020 Tentang Pe…
masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah apakah kedudukan Surat Edaran Pemerintah kota Ambon No. No.443/11/SE/2020 merupakan bagian dari jenis Peraturan Perundang-Undangan? dan Bagaimana akibat Hukum terhadap keberadaan Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon No 443/11/SE/2020 yang mengatur aktivitas kehidupan warga kota Ambon? Metode penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan h…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.446 TOA k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara