Peraturan Jabatan Notaris

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 TOB p

Penyitaan Harta Milik Perorangan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kasus yang melibatkan antara Erna Manuputty (Penggugat) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku (Tergugat), yaitu penyitaan terhadap harta milik yang diduga di dapat dari hasil Tindak Pidana Narkotika. Namun pada kenyataannya penggugat dan harta kekayaannya tidak ada kaitannya dengan kasus narkotika yang di alami sang adik. Karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dan meny…

Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan

Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…

Konflik Norma Dalam Pengaturan Pemilahan Sampah

PP Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (2), (4) dan (5) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota terhadap 5 jenis sampah, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampa…

KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad

Edisi

5

ISBN/ISSN

979-421-288-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.026 8 SOE k

KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SOE k

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-233-3

Deskripsi Fisik

296 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.070 26 SUB k

Himpunan Perundang Undangan Hukum Perdata Internasional Se Dunia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 GAU u

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8767-19-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 SOI k

Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-L…

Banyak kecelakaan lalu-lintas yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur sedemikian rupa untuk dapat menekan angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang terdapat pada pasal 107 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:“(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud …

Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Penetapan Kerugian Negara Dalam Tindak Pid…

Korupsi mampu melumpukan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja,dari berbagai strata dan ekonomi. Indonesia sebenarnya telah memilikiperaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsisi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang perberantasan tindak pidana korupsi. Nam…

Analisis Yuridis Maano Sebagai Lembaga Bagi Hasil Di Negeri Rutong Dalam Kait…

Pelaksanaan Maano sebagai lembaga bagi hasil di Negeri Rutong dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan perundang-undangan ini telah jelas mengatur menyangkut perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, namun didalam masyarakat adat perjanjian bagi hasil masih mempergunakan sistim kerja sama yang dikenal dalam istila …

Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…

Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pengelolaan Limbah Cair Domestik Menurut …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan perekonomian semakin meningkat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup atas ancaman dari pencemaran akibat buangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha meskipun pengaturan pengelolaan limbah cair domestik telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk…

Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan RI (1945-1998)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-10-8

Deskripsi Fisik

viii + 668 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.020 3 TAT k

Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI (1945-2002) II : Status Peraturan Pem…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-62-0

Deskripsi Fisik

xiv + 760 hlm.; 24.8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.00 ANO p

Anotasi Peraturan Perundang-undangan RI (1945-2002) I : Status Undang-Undang,…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8409-57-4

Deskripsi Fisik

xiv + 772 hlm.; 24.8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 ANO u

Undang-Undang Peradilan Indonesia

Edisi

Lengkap

ISBN/ISSN

978-602-8733-09-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 FOK i

Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)

Edisi

Lengkap

ISBN/ISSN

978-602-8189-78-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 FOK s

UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 UTA u