Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Jam Kerja

Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja pemerintah telah membatasi pemberlakuan jam kerja lembur hanya selama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Di sisi lain para pengusaha di sektor UMKM yang memiliki pemasukan lebih rendah akhirnya memberlakukan jam kerja lembur berlebihan untuk bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Dilema baru kemudian muncul ketika sulitnya m…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Memenuhi Hak Ketenagakerjaan Untuk Diikut Ser…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak pekerja untuk diikut sertakan dalam program-progam BPJS ketenagakerjaan, serta bagaimana tanggungjawab perusahaan/pengusaha terhadap pekerja yang tidak diikut sertakan dalam jaminan sosial Ketenagakerjaan. Dimana kepesertaan pekerja dalam BPJS ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan/pengusaha seperti yang dikutip dari UU No. 11 …

Pengupahan Terhadap Tenaga Kerja Di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru

Pasal 88A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnyadalam Pasal 88C Ayat (1), disebutkan bahwa Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (U…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Ke…

Penyediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak”. Atas dasar ini pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan dan kesempatan kepada pekerja/buruh, …

Pengawasan Pemerintah Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Berdasa…

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia oleh pemerintah dilakukan atas dasar kebutuhan pembangunan ekonomi yaitu dengan mengembangkan berbagi sektor pendorong ekonomi di dalam negeri dengan tujuan agar pemerintah dapat melaksanakan amanat konstitusi untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Proses penggunaan tenaga kerja asing didasarkan atas hukum yang berlaku antara lain hukum ketenag…

Peran Pemerintah Provinsi Maluku Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengusah…

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif da…

Peranan Perwakilan Konsuler Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerj…

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling aktif dalam melakukan kerja sama ketenagakerjaan dengan negara lain, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaikan devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran, namun tak jarang hal ini justru menjadi bumerang bagi para TKI yang ada di luar negeri, adanya tindakan kekerasan yang…

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Arab Saudi Ditinjau …

Hasil pengujian menunjukkan pengalaman TKW-TKW lain yang sukses sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga), ternyata tidak selamanya menjadi kenyataan selama mereka bekerja diluar negeri. Permasalahan TKW di dalam negeri meliputi percaloan yang melegalkan segala sesuatu, kondisi ditempat penampungan yang sangat tidak manusiawi, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keterampilan, serta posisi tawar…

Kitab UU Ketenagakerjaan : UU No. 25 Tahun 1997 Dan Peraturan Pelaksanaan Ket…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-454-9

Deskripsi Fisik

xxiv, 714 hal. 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 KAN k