Penerapan Hukum Acara Cepat Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota…

Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam…

Penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas, kerusuhan masal, dan lain sebagainya).Penyalahgunaan narkotika di era globalisasi ini semakin berkembang, perkembangan ini disertai pola pikir dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga peredaran…

Penetapan Tersangka Tanpa Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perspektif Hukum Acar…

Penyidik yang diberikan wewenang sesuai undang-undang tersebut tetap mengharuskan penyidik memperhatikan kaidah-kaidah norma dalam memeriksa tersangka ataupun saksi, kewajiban penyidik memang harus mencari keterangan terhadap perkara yang sedang terjadi, dengan dianutnya due process of law untuk memperkuat penetapan tersangka. Hal ini memunculkan permasalahan apakah penetapan tersangka tanp…

Kajian Yuridis Pasal 160 Ayat (1) KUHAP Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan

Pemeriksaan saksi di pengadilan didasrkan pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang intinya menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan saksi di persidangan, maka saksi dipanggil seorang demi seorang untuk dimintai keterangannya di muka sidang pengadilan, namun pada faktanya dalam praktek peradilan, dilakukan pemeriksaan saksi secara bersama-sama, sehingga muncul masalah hukum yang akan dikaji ada…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-8104-47-3

Deskripsi Fisik

xiii, 350 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.07 ARI e

Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)

Edisi

Baru

ISBN/ISSN

979-518-254-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

657.4 TUN p