Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 9 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Non Penal"
cover
Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Minuman Keras Tradisonal (Studi Pada Kec…
Komentar Bagikan
Rani F Lalihun

Minuman keras tradisional di beberapa daerah di Maluku dikategorikan sebagai minuman adat, mengkonsumsi minuman keras tradisonal tersebut dikalangan masyarakat baik pelajar maupun orang dewasa sering berdampak pada kericuan yang bisa dikatakan sebagai (konflik internal masyarakat) sehingga dari peristiwa atau kejadian tersebut sangat berpengaruh pada kerukunan dan kedamaian masyarakat d…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1476 LAL u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Upaya Pencegahan (Non Penal) Terhadap Perkelahian Antara Pemuda Yang Mengkons…
Komentar Bagikan
Karel Salow

Budaya minum minuman keras memang sudah ada sejak dulu, Semakin lama hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hokum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum minuman tersebut maka timbullah dampak yang bersifat negative dalam hal …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1439 SAL u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Maluku
Komentar Bagikan
Friland W Muskitta

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan po…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1416 MUS p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Yuridis Perbuatan Mengunggah Foto Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di M…
Komentar Bagikan
Meixon V Serhalawan

Salah bentuk kejahatan memperlihatkan atau mempetontonkan hal-hal yang berkaitan tentang kesusilaan, dalam hal ini ialah mempublikasikan foto dan/atau video korban kecelakaan lalu lintas di media sosial secara vulgar atau terang-terangan. Hal ini dapat terlihat memperihatinkan, karena foto dan/atau video tersebut bias menimbulkan trauma tersendir bagi korban kecelakaan tersebut atau keluarg…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1370 SER a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Analisis Yuridis Pemberian Wajib Lapor Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penegaka…
Komentar Bagikan
Priyanka F T Sianressy

Wajib lapor merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” dalam pengaturan tentang wajib lapor berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka/terdakwa melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota. Non Penal merupakan up…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1314 SIA a
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Non Penal Dalam Pencegahan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial
Komentar Bagikan
Vianson Pattiwaellapia

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lainlain. Kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian d…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1260 PAT k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Maluku (Studi Terhadap Pe…
Komentar Bagikan
Angelino J Latuhihin

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan ol…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1183 LAT u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengawasan Orang Asing Ditinjau Dari Perspektif …
Komentar Bagikan
Christofher F Noya

Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Dengan adanya pertimbangan tersebut, perlu dilaksanakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 den…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1118 NOY k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Komentar Bagikan
Feldinita E Sopacua

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif kebijakan formulasi tindak pidana . Hal ini menjadi sangat penting karena pendekatan kebijakan selalu menginngi kebijakan pemerintah untuk secara …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1058 SOP u
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?