Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…

Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …

Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…

Koordinasi Fungsional Penyidik POLRI Dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraa…

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…

Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…

Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …

Koordinasi Fungsional Antara Petugas Bea Cukai dan Penyidik BNN dalam Penangg…

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut UU Narkotika, dinyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Akan tetapi Narkotika yang di selundupkan ke Indonesia menjadi tugas dan kewenangan petug…

Koordinasi Fungsional Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Penyeludupa…

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintah, setiap orang dalam pemerintahan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peratuan perundangundangan. Penulisan ini berkaitan penyidikan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, maka terdapat tiga lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum…

Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam Rangka Penenggelaman Kapal Oleh Kement…

Berita tentang penenggelaman kapal negara asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia akhir-akhir ini semakin marak. Problemtika yang terjadi terkait dengan lembaga atau instansi yang berwenang melakukan penenggelaman kapal perikanan dalam koordinasi menjadi sorotan, sehingga mendapatkan atensi dari publik. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : apakah terdapat koordinasi antar lemba…

Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…

Wewenang Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Antar …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.189 FOR w