Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,

Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…

Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengk…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.801 RAS k

Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…

Kebijakan Formulasi Terhadap Kedudukan Dewan Pengawas Sebagaimana Pasal 12B U…

Pembentukan Dewan Pengawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dalam proses politiknya menimbulkan penolakkan publik dan demonstrasi berujung kekerasan aparat kepolisian. Tindakan Penyadapan yang dilakukan atas seizin Dewan Pengawas dalam aspek penegakkan tindak pidana korupsi menjadi terhambat dalam proses penyeli…

Teknik Under Cover Buying Dalam Kasus Narkotika Serta Kedudukannya Dalam Huku…

Salah satu teknik dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah teknik undercover buying dalam Juklap, atau under cover buy dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan teknik pembelian terselubung namun kedudukan dari teknik ini apakah bertentangan atau tidak dengan hukum acara pidana. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui …

Status Dan Kedudukan Dewan Perwalian PBB Setelah Daerah-Daerah Perwalian Menj…

Piagam PBB dalam pasal 1 menyebutkan dengan tegas mengenai “penghormatan dalam prinsip-prinsip persamaan hak” dan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi internasional PBB “didasarkan asas prinsip persamaan kedudukan dari semua negara anggota. Dewan Perwalian bertugas untuk menjalankan kewajiban Majelis Umum dalam hal-hal yang berhubungan dengan daerah-daerah perwalian, kecuali dae…

Kedudukan Anak Dalam Hukum Waris Adat Di Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten …

Tradisi hukum adat tentang kedudukan anak dalam hukum waris adat pada Dusun Nyama Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya sudah ada sejak dahulu kala dimana pembagian harta tersebut dibagi sesuai angka genap dan angka yang ganjil. Anak yang lahir pada angka ganjil akan mewarisi warisan dari ayahnya begitu pula anak yang lahir pada angka genap akan mewarisi warisan dari ibunya. Hal ini be…

Kedudukan Hukum Perempuan Atas Tanah Dati Di Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut …

Penulisan untuk meneliti tentang kedudukan hukum perempuan atas tanah dati di Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyrakat terkhususnya perempuan mengenai hak atau kepemilikan atas tanah dati. Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka yakni…

Kedudukan Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari KUH Perdata

Penulisan ini dilatar belakangi oleh suatu kenyataan yang sering dialami oleh pasangan suami istri dimana setelah beberapa tahun menikah tetapi tidak dikarunia anak, namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masalah ini ternyata dapat diatasi, yaitu dengan jalan sewa rahim (surrogate mother) sehingga membawa konsekuensi hukum terutama yang berkaitan dengan masalah kedudukan a…

Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalo…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum berdasarkan permasalahan …