Ditapis dengan
Kajian Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Sebagai dasar Penghentian Penyidikan
Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dimana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana lebih berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog, mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku dan seluruh pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan dalam penyelesaian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1750 LAI k
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah sampai pada penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 15 Februari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK namun tidak ditindklanjuti sampai pada pengadilan ataupun dih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1671 GAR p
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus p…
Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemuli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1628 NUR p
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas
Lakalantas yang terjadi saudara DH (18), merupakan salah satu masyarakat Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, dinyatakan meninggal dunia setelah sepeda motor miliknya yang dikendarai ditabrak mobil yang dikendarai oleh RT adalah tindak pidana yang tidak masuk tindak pidana ringan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1624 KIR p
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas…
Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1587 TAS p
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhad…
Kekerasan yang terjadi pada anak yang mengakibatkan luka berat merupakan tindak pidana. Pada putusan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.N1a, telah terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan anak korban yang bernama Muhammad Nasir mendapatkan tindakpenganiayaan yang disebabkan oleh terdakwa Gebi alias Febi yang mengakibatkan luka berat pada anak korban. Ketidakadila…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1560 KIS a
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif
Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Undang-undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang dimaksudkan untuk mewujudkan semua aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan deng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1316 LIM a
Keadilan Restoratif Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak Di Maluku Tenggara…
Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai undang-undang SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi perub…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1198 LAY k
Hukum Waris Adat Dalam Perspektif Hukum Berkeadilan Gender
Penelitian ini mengenai pembagian warisan dimana masih banyak terdapat ahli waris yang kurang puas dengan apa yang diperolehnya, walaupun telah diketahui bahwa pembagian yang sudah diterima tersebut merupakan pembagian berdasarkan aturan hukum adat pada masing masing daerah, hal ini juga berpengaruh pada kedudukan perempuan dalam hukum adat, yang akan memicu timbulnya berbagai persoalan hukum. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.644 DUA h
Aspek Keadilan Perjanjian Bersama Terkait Pembayaran Hak-Hak Pekerja/Buruh Ya…
Perjanjian bersama merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pekerja setelah adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Perjanjian bersama dilakukan untuk membicarakan hal-hal terkait pembayaran hak-hak pekerja dan hal-hal lainnya yang harus dilaksanakan setelah hubungan kerja berakhir. Pembayaran hak-hak pekerja dil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.627 MAR a
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara